Dark/Light Mode

Dua Serikat Buruh Terbesar Tak Mau Pelantikan Jokowi Terganggu

Senin, 30 September 2019 16:35 WIB
Presiden Jokowi (Foto: Istimewa)
Presiden Jokowi (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dua serikat buruh terbesar di Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung penuh Presiden Jokowi. KSPSI dan KSPI berharap tidak ada pihak yang menganggu pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober nanti.

“Sebagai dua presiden federasi buruh terbesar, kami menegaskan dukungan penuh kepada Bapak Jokowi. Kami berharap tidak ada pihak mana pun yang menganggu secara konstitusional. Karena Pak Jokowi sudah diberikan mandat rakyat secara konstitusi,” tegas Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9). Andi Gani bertemu Presiden Jokowi bersama Presiden KPSI, Said Iqbal.

Baca juga : Jangan Main Api, Relawan Sumbar Siap Amankan Pelantikan Jokowi-Ma`ruf

Menurut Andi Gani, kedatangan keduanya menghadap Presiden Jokowi untuk menegaskan sikap. "Jangan pernah ada tindakan-tindakan yang inkonstitusional. Apalagi mempunyai rencana menggagalkan pelantikan Presiden. Buruh akan tetap bersama menjaga konstitusi Indonesia dan kami akan tetap menjaga NKRI,” ucapnya.

Andi meminta seluruh buruh di Indonesia, khususnya KSP dan KSPSI, untuk tetap tenang menghadapi situasi kebangsaan. “Jangan terpancing isu-isu, karena ada pihak-pihak yang mencoba-coba menarik gerakan buruh untuk ikut dalam aksi (demonstrasi),” ucap Andi.

Baca juga : TNI Ancam Orang Yang Mau Gagalkan Pelantikan Presiden

Said menambahkan, serikat buruh di Indonesia sangat mengedepankan isu-isu perjuangan buruh. Misalnya menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu  juga meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan diubah sebagaimana janji Presiden.

Pihak KPSI juga mengusulkan supaya iuran BPJS Kesehatan di kelas III, tidak dinaikkan. “Jadi gerakan buruh, aksi-aksi buruh kalaupun ada dalam koridor konstitusional, tidak lepas dari isu gerakan buruh. Di luar itu, tentu kami berharap setiap elemen yang ingin melakukan usulan ataupun gagasan yang berbeda yang diinginkan kawan-kawan, lakukan secara konstitusional. Hindari kekerasan dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak, bagi semua rakyat,” tegas Said.

Baca juga : Yasonna: Kita Nggak Asbun

Said menyebut, pihaknya ingin pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 berjalan lancar dan Jokowi-Ma'ruf bisa menjalankan semua amanat rakyat. "Buruh bagian dari rakyat. Punya kepentingan untuk menyampaikan kepada Presiden mengenai beberapa gagasan dan memastikan Presiden menjalankan itu secara konstitusi dan damai,” tandasnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.