Sebelumnya
Setelah bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Kamis dan Jumat pekan lalu.
Kemarin Jokowi bertemu Ketum PAN Zulkifli Hasan. Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Zulkifli Hasan berlangsung secara tertutup pukul 14.25 WIB.
Wartawan hanya bisa melihat keduanya berjabatan tangan sambil tersenyum, sesaat sebelum pertemuan dilangsungkan.
Tak lama pertemuan itu digelar. Hanya 25 menit. Jokowi dan Zulkifli keluar barengan. Zulkifli bicara lebih dulu. Eks Menteri Kehutanan (Menhut) ini membantah ada pembicaraan soal peluang PAN masuk kabinet.
“Tidak demen UUD 1945. Yang pasti, dalam penyusunan kabinet ini, Jokowi tak melibatkan KPK.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan tidak ada masalah dengan hal itu. Sebab, itu merupakan hak prerogatif Presiden.
Baca juga : Penyusunan NTMs Lindungi Pasar Hortikultura dari Produk Impor
“Kalau kita dimintai kita akan memberikan masukan, kalau tidak, tidak apa-apa,” ujar Syarif di Gedung KPK lama, Jl. Rasuna Said Kavling C1, Kuningan, kemarin.
"Ada. Kita ngomong merah putih saja. Karena saya tahu, itu hak prerogatif Presiden,” ujarnya.
Normatif, Ketum PAN itu menyatakan, partainya mendukung agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Namun soal posisi partai berlambang matahari itu, dalam pemerintahan atau oposisi, Zulkifli enggan memberi penegasan.
Setelah itu, Zulkifli diantar ke teras Istana oleh Presiden Jokowi. Nah, setelah masuk kembali, Jokowi mengungkapkan, ada pembicaraan soal peluang PAN masuk ke dalam pemerintahan.
“Ya ada, tapi belum sampai final, belum rampung,” ungkap Jokowi.
Eks Walikota Solo ini menyatakan masih ingin melihat visi para ketum parpol dalam menghadapi tantangan ke depan. Salah satunya, soal radikalisme.
Baca juga : Menhan: Penusukan Wiranto Nggak Ada Hubungannya Sama Pelantikan Presiden
“Setelah misalnya kejadian yang menimpa Pak Wiranto kemarin,” imbuhnya.
Selain membahas soal koalisi, dalam pertemuan, keduanya membahas aman Syarif berharap, yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela.
Dia sendiri yakin, Jokowi paham dan tahu mana calon yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak.
“Kita berharap, Presiden memilih yang betul-betul bersih, mempunyai integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan,” tandasnya.
Ahli Hukum Tata Negara, Bayu Dwi Anggono mengatakan, memilih menteri dan menyusun kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
Sepenuhnya adalah kewenangan Presiden. Jadi, tak ada kewajiban dia mesti melibatkan KPK dalam melakukan hal itu.
Baca juga : 3 Pimpinannya Sudah Mundur, JAHID Anggap Langkah KPK Saat Ini Ilegal
“Hak istimewa yang dimiliki Presiden bersifat mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat diganggu digugat dan diintervensi oleh lembaga negara yang lain atau oleh pihak lain,” ujarnya.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane memandang, tak menguntungkan jika Jokowi melibatkan KPK dalam penyusunan kabinet.
Sebab, setahun terakhir muncul gonjang ganjing di KPK dengan berbagai tudingan. Termasuk, tudingan oknumoknum KPK bermain politik.
“Saya kira KPK pun mahfum dan tahu diri dengan kondisi yang ada,” tutur Neta, semalam.
Neta yakin, selama lima tahun menjadi presiden Jokowi lebih paham karakter dan kapasitas tokohtokoh yang ada. Termasuk kapabilitas untuk calon-calon menterinya. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.