RM.id Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono memahami problem biaya yang dihadapi para ecopreneur atau pebisnis yang concern terhadap lingkungan hidup, dalam menjaga keberlanjutan. Terkait hal tersebut, Bambang mengingatkan para ecopreneur, untuk senantiasa menguatkan peran serta masyarakat, dalam menjaga fondasi lingkungan dan menjamin ekosistem. Misalnya saja, dengan Pendapatan masyarakat juga harus diperlihatkan meningkat.
Agar kebutuhan tersebut bisa terpenuhi, peran serta masyarakat harus dikuatkan. Mulai dari menguatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan menjamin ekosistem. Misalnya saja, dengan mengawal infrastruktur drainase.
“Ketika kita mampu mendukung, memulihkan atau mengembalikan ekosistem dan menjadikannya baik, serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, insentif terhadap pendanaan lingkungan bisa datang sendiri melalui CSR dunia usaha,” kata Bambang dalam sesi tanya jawab dengan mahasiswa pada Kuliah Umum bertema Transglobal Leadership Untuk Keberlanjutan: Menjadi Eco Entrepreneur Yang Tangguh di Kampus Sekolah Bisnis & Manajemen (SBM) ITB Bandung, Jawa Barat, Jumat (26/7/2024).
Baca juga : Gelar Kuliah Umum, Dirut BSI Komit Perkuat Bisnis Perbankan Syariah Di Aceh
“Bisnisnya kemudian juga akan didukung para offtaker, sehingga ecopreneur tidak bekerja sendiri,” imbuhnya.
Bambang menuturkan, pemerintah telah mewajibkan CSR dunia usaha untuk menguatkan hulu-hulu yang menjadi lokasi kerusakan akibat kegiatan usaha, serta mengelola usaha yang didukung oleh pemerintah.
“Ini harus ada yang memulai. Beda dengan bisnis barang dan jasa. Itu kan hanya jual beli saja. Tapi begitu menyentuh lanskap ekosistem, kita harus punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Masyarakat juga jangan diam saja,” cetusnya.
Baca juga : Sekjen LHK Minta Rimbawa Jaga Korsa Bangun Lingkungan dan Hutan
Bambang mewanti-wanti mahasiswa agar tidak memiliki kekhawatiran berlebihan, bahwa bisnis lingkungan itu tidak menguntungkan. Dia pun mencontohkan kegiatan reklamasi, yang awalnya terlihat seperti cost center. Tapi, begitu pemerintah membuka kesempatan investasi di wilayah reklamasi, biaya itu bisa di-cover lagi. Areal untuk tebang dan tanam pohon, dapat dimanfaatkan. Bisa untuk jualan kayu. Dari kegiatan reklamasi yang tadinya tambang, menjadi izin pemanfaatan hutan.
"Seperti itulah kegiatan sirkuler lingkungan. Dari yang tadinya merusak lingkungan, bisa dijadikan bisnis yang berkelanjutan. Jadi, harus ada usaha dulu. Sulit, kalau tidak ada perbaikan lingkungan," tutur Bambang.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyinggung soal bisnis perdagangan karbon, yang menjadi salah satu opsi bagi seluruh stakeholders, untuk berinvestasi di sektor lingkungan.
Baca juga : Dubes RI Di Brunei Buka Pemeriksaan Kesehatan Gratis Untuk Pekerja Migran
"Jadi, kerusakan dan pencemaran lingkungan itu bisa menjadi peluang bisnis, kalau kita mampu mengendalikan. Jadi, jangan berpikir nggak punya uang, harus banyak keluar uang, atau terlalu memikirkan di mana untungnya. Kita bisa melakukan investasi lingkungan secara bersama-sama di tengah kondisi berat. Tunjukkan bisnis oke, lingkungan dijaga," tandas Bambang.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.