RM.id Rakyat Merdeka - UMKM menjadi sektor yang terdampak akibat pandemi corona (covid-19). Bahkan, dampaknya lebih besar dibandingkan krisis ekonomi 1998.
Menteri Koperasi Dan UKM, Teten Masduki mengatakan, dampak Covid-19 ke sektor UMKM sangat besar. Namun, kata dia, UMKM masih mampu menjadi buffer (penyangga) ekonomi nasional.
“Saat ini narasinya harus diubah. Jika 1998, UMKM jadi penyelamat ekonomi. Maka, sekarang jadi buffer ekonomi nasional untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan,” katanya dalam program diskusi RMInsight Rakyat Merdeka bertajuk Strategi Dorong UKM Berjaya di Era Corona, Selasa (23/6).
Baca juga : TikTok Treats Jadi Strategi Brand Bertahan Di Tengah Pandemi
Menurut dia, perlu kerja sama semua pihak untuk membantu UMKM. Pemerintah tak bisa sendiri dalam membantu UMKM.
Diakui Teten, berbagai masalah kerap dihadapi UMKM, terutama di saat Covid-19 ini. Mulai dari penurunan omzet bahkan yang sulit berusaha, pembiayaan dan bayar cicilan, juga aspek supply dan demand juga terganggu.
Pemerintah sudah melakukan sejumlah kebijakan membantu cashflow dengan membuat program relaksasi selama 6 bulan menunda cicilan, subsidi bunga oleh pemerintah yang cicilannya dari Rp 10 juta- Rp 10 miliar.
Baca juga : UMKM Harus Dapat Perhatian Khusus di Tengah Pandemi Covid-19
“60,66 juta pelaku UMKM yang sudah terhubung dan melakukan relaksasai ke perbankan dan lembaga pembiayaan lain seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi. Sementara ada 20 juta yang belum terhubung Lembaga formal bank lainnya. Kalau sekarang ambil pembiayaan baru, kita dorong, supaya bisa langsung masuk program relaksasi,” jelasnya.
Selain itu ada juga pemberian subsidi bunga 3 persen selama 12 bulan, di mana 6 bulan pertama tak perlu membayar cicilan. Ada sekitar 226 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang sehat diberikan modal kerja murah.
“Untuk UMKM yang tak bisa berusah lagi kita dorong menerima bansos, supaya meningkatkan daya beli dan konsumsi. Sudah berbicara dengan Kemenkeu, agar jumlah UMKM yang menerima bansos ditambah,” katanya.
Baca juga : Wamendes: Ponpes Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Digital
Dari sisi demamd, membantu UMKM bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memanfaatkan sekitar Rp 735 triliun potensi belanja pemerintah dipasok oleh produk UMKM.
“Persoalannya produk UMKM belum masuk dalam e-catalog LKPP sekarang lagi dipercepat kesana, supaya produk UMKM bisa diserap Kementerian maupun BUMN. Paket penyediaan makanan di DKI saja ada sekitar Rp 3 triliun potensi, ini besar kalau dimaksimalkan. UMKM mendaftarkan mereknya nanti Kemenkop yang akan membantu mengkurasi,” sebut Teten. [DWI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.