RM.id Rakyat Merdeka - Ribuan tentara Rusia turun tangan meredakan kerusuhan besar di Kazakhstan. Aksi ini mendapatkan sorotan Amerika Serikat (AS).
Tentara Rusia tiba di Kazakhstan, Kamis malam (6/1). Seperti dikutip dari Reuters, jumlahnya, mencapai 2.500 orang. Mereka akan tinggal di negara itu selama beberapa hari atau pekan mendatang. Mereka turun tangan setelah Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev meminta bantuan Rusia dan sekutunya yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Keamanan Kolektif (CSTO).
Dalam blok tersebut selain Rusia, ada Kazakhstan, Belarusia, Tajikistan dan Armenia. Menurut CSTO, para prajurit yang dikirim merupakan pasukan penjaga perdamaian yang akan melindungi negara dan instalasi militer. Kegiatan pengamanan itu mendapatkan pengawasan AS.
“Amerika Serikat dan dunia akan mengawasi setiap pelanggaran hak asasi manusia,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS, Kamis (6/1).
Kemarin, situasi di kota terbesar Kazakhstan, Almaty, masih tegang. Tembakan gas air mata dan tembakan peringatan di beberapa sudut kota masih terdengar.
Baca juga : Mentan Ingatkan Tantangan Industri Peternakan 4.0
Namun demikian, okayev mengklaim, situasi negaranya sudah terkontrol. Tapi di hari yang sama, sebanyak 28 polisi dan 16 demonstran dilaporkan tewas akibat kerusuhan.
Mengutip ABC News, di antara 28 polisi yang meninggal ada petugas yang ditemukan dengan kepala dipenggal. Selain itu, lebih dari 3.000 orang telah ditahan akibat kerusuhan ini.
Di alun-alun utama, gedung-gedung Pemerintah terbakar. Di beberapa pom bensin terjadi antrean panjang. Warga kesulitan membeli makanan karena pusat perbelanjaan, supermarket, kafe, dan restoran tutup. Internet masih diblokir, sehingga rakyat tidak dapat menarik uang.
WNI Harus Waspada
Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Kazakhstan Fadjroel Rachman meminta, Warga warga Indonesia (WNI) untuk waspada, menjauhi kerumunan, dan tidak bepergian ke luar rumah kecuali untuk hal-hal penting. Jumlah WNI di negeri tersebut sekitar 141 orang.
Baca juga : Mantan Suami Nindy Ayunda Kembali Dilaporkan Atas Kasus Dugaan Perselingkuhan
Fadjroel juga meminta WNI agar mematuhi peraturan yang dikeluarkan Pemerintah setempat, menjaga ketertiban dan tidak ikut dalam aksi massa. Selain itu, tidak memberikan komentar yang bersifat publik terkait situasi Kazakhstan.
“Sesama WNI di wilayah masing-masing dapat saling kontak dan menghubungi KBRI melalui jalur-jalur komunikasi yang memungkinkan untuk memberikan update kondisi masing-masing,” jelas Fadjroel.
Bagi yang membutuhkan bantuan, bisa mendatangi KBRI Almaty di Street 22 Nursultan 020000. WNI juga dapat menghubungi hotline KBRI 24 jam melalui SMS, telepon atau WhatsApp Group +77718360245.
Kazakhstan telah mendeklarasikan keadaan darurat mulai 5-19 Januari mendatang. Keadaan darurat ditetapkan setelah terjadi kerusuhan yang dipicu oleh kenaikan bahan bakar.
Kerusuhan tersebut pecah, Minggu (1/1), diawali kenaikan harga gas petroleum cair (LPG) hingga dua kali lipat. LPG merupakan komoditas penting bagi warga. Sebab, bahan bakar itu digunakan untuk bahan bakar mobil.
Baca juga : Rayakan Natal, Yasonna Resmikan Gereja Yang Diwasiatkan Mendiang Istri
Pemerintah berjanji akan memulihkan harga bahan bakar dalam waktu enam bulan. Kebijakan serupa juga berlaku untuk bensin dan diesel. Tetapi pengumuman itu tidak mampu mengakhiri protes, yang dituding telah diperkeruh aksi terorisme.
Kazakhstan sering digambarkan sebagai negara otoriter. Pemilihan umum biasanya dimenangkan partai yang berkuasa dengan hampir 100 persen suara. Tidak ada oposisi politik yang efektif. [DAY]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.