RM.id Rakyat Merdeka - Bubarnya Koalisi Indonesia Adil Makmur membuat peta politik perlahan-lahan berubah. Khususnya mengenai peluang pindah haluan. Sejauh ini, manuver yang paling kerap muncul di permukaan berasal dari Partai Demokrat dan PAN, meski mereka enggan mengakui.
Partai Demokrat misalnya, sejak awal sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo alias Pakde Karwo pernah mengatakan, dirinya telah melakukan survei. Hasilnya, mayoritas caleg Partai Demokrat di Jawa Timur mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.
Ditambah lagi, partai berlambang Mercy itu menawarkan 14 program prioritas untuk diadopsi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada periode 2019-2024. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, diterima atau tidaknya 14 program prioritas itu akan menjadi pertimbangan Demokrat bergabung pada barisan koalisi atau tidak.
“Tentu kalau Pak Jokowi berkenan dengan 14 program prioritas itu, tentu menarik untuk didiskusikan karena jadi selaras dengan tujuan partai ini,” kata Hinca di gedung DPR, Jakarta, kemarin. Seperti apa arah politik Demokrat untuk lima tahun ke depan. Berikut wawancaranya.
Baca juga : HENDRI SATRIO : Partai Demokrat Mau Jika Diajak Bergabung
Bagaimana sikap Demokrat dalam menentukan arah politik ke depan?
Demokrat masih dalam kedukaan sampai 40 hari mendiang Ibu Ani Yudhoyono. Tahlilan 40 hari, rencananya 10 Juli. Tentu kami belum bisa bilang apa-apa sebelum 10 Juli. Atau, bisa setelah itu.
Jokowi mengajak Prabowo-Sandi bergabung membangun bangsa. Apakah hal tersebut juga sinyal untuk Demokrat?
Saya kira pemimpin harus begitu. Mengurus negara ini tidak bisa sendirian, jadi mesti semua orang dengan talenta masing-masing dan kemampuan masing-masing. Lima tahun ke depan, seluruh masyarakat Indonesia sesuai talentanya. Kalau partai politik, tentu kembali ke partai masing-masing. Masih tiga bulan lagi, Oktober kan. Jadi, jangan cepat-cepat.
Kalau oposisi, apa bisa membantu kerja pemerintah?
Oposisi itu bisa diterapkan dalam berbagai hal. Sebenarnya, semua anggota Dewan itu adalah berdaulat dengan fungsinya masing-masing. Ada fungsi pengawasan, fungsi budgeting, fungsi legislasinya, dan itu fungsi pengawasan tertinggi. Nah, oposisi dimaksud di sini, paling tidak memberi catatan pikiran-pikiran.
Konkretnya?
Misal Demokrat lima tahun tidak berada di pemerintahan, kemudian orang menyebutnya oposisi. Padahal, kami menyebutnya bukan oposisi, melainkan penyeimbang. Artinya, kinerja yang sudah baik kami dukung. Yang belum baik kami kritisi supaya baik. Hal ini kami lakukan lima tahun ke depan.
Baca juga : ANDRE ROSIADE : Nanti Saja Pas Keduanya Bertemu Langsung...
Gerindra cenderung kadernya ingin tetap beroposisi. Bahkan, bersedia oposisi sendiri. Demokrat cenderung mempertimbangkan ke oposisi atau koalisi pemerintah?
Sekali lagi saya tegaskan, di Partai Demokrat, mekanisme atau kewenangan soal pemilihan presiden dan wakil presiden itu di Majelis Tinggi Partai. Karena beberapa waktu lalu Pak Prabowo mengembalikan sembari mengucapkan terima kasih kepada partai pengusung, karena itu mandat tersebut kami sampaikan ke Majelis Tinggi. Lalu, Majelis Tinggi akan bersidang. Tunggu 10 Juli. Setelah itu, diputuskan di mana posisi Demokrat.
Kader daerah inginnya Demokrat ke mana?
Begini lho, teman-teman daerah di 80 dapil Demokrat ada yang menang di dapil yang juga memenangi Pak Jokowi. Kemudian ada juga yang memenangkan Pak Prabowo. Ini keniscayaan. Meski demikian, Demokrat itu jika sudah diputuskan Ketua Umum, nanti semuanya manut.
Sekarang bagaimana situasinya?
Per hari ini ada yang minta di oposisi saja atau di luar. Ada juga yang minta seperti sekarang (penyeimbang). Akan tetapi, terpenting Demokrat pernah 10 tahun memimpin dan lima tahun menjadi penyeimbang. Nah, untuk lima tahun ke depan, kami putuskan setelah Majelis Tinggi rapat.
Apakah bergabung dengan koalisi pemerintah harus masuk kabinet. Kalau tidak masuk, apa tidak berkoalisi?
Setiap partai, saat Pileg lalu karena harus bersamaan dengan Pilpres, maka punya program kerja. Kami menyebutnya program prioritas 14. Program kami ini dengan atau tanpa bergabung dengan pemerintah, pasti kami perjuangkan di DPR, DPRD kabupaten/kota, dan provinsi. Selain itu juga di eksekutif seperti bupati, walikota, atau gubernur yang datang dari Demokrat. Jadi itulah program partai. Seandainya Pak Jokowi berkenan dengan 14 program prioritas itu, tentu menarik untuk didiskusikan. Apalagi, selaras dengan tujuan partai ini.
Baca juga : HANIF DHAKIRI : Kemajuan Teknologi, Buka Kesempatan Kerja Baru
Jika program tersebut diterima, meskipun tidak ada perwakilan di kabinet, Demokrat tetap bergabung?
Program ini kami buat untuk membangun bangsa dan negara. Dengan atau tanpa di sana (kabinet), kami tetap menjalankan program 14 prioritas tersebut.
14 program itu ada yang diadopsi, seperti program keluarga harapan. Bagaimana itu?
Kami ingin semuanya (14 program) diadopsi, termasuk yang lanjutan hanya ganti nama. 14 program lebih utuh, yang kami yakini, lima tahun ke depan baik untuk masyarakat. Yang kami sampaikan itu, memang yang kami dorong waktu kampanye. Apalagi, masyarakat menerima itu dengan 7,77 persen suara yang diperoleh Demokrat.
Lantas, komunikasi dengan Jokowi bagaimana?
Jangankan dengan Pak Jokowi, dengan semua warga negara bagus itu berkomunikasi. Karena, menu utama politisi itu, ya berkomunikasi.
AHY mengucapkan selamat ke Jokowi di twitternya. Ada indikasi apa?
Masa orang mengucapkan selamat ditarik ke mana-mana. Saya kira, semua orang mengucapkan selamat, itu baik. jangan lupa, Pak SBY sudah menyampaikan selamat itu sehari setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019. Ucapan selamat itu bagus dan baik. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.