MUHAIMIN ISKANDAR : Anggota Koalisi 01 Sudah Kegemukan

RM.id  Rakyat Merdeka - Sinyal kedekatan Partai Amanat Nasional (PAN) ke kubu 01 terlihat dari adanya komunikasi politik yang dijalin antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi pasca pilpres. Tidak hanya dengan Jokowi, Zulkifli juga sempat mengucapkan selamat atas kemenangan paslon 01 ke Ma’ruf Amin secara langsung. 

Tapi, dengan posisi PAN sebagai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tidaklah semudah partai pengusung Jokowi-Ma’ruf untuk masuk kabinet. Politikus Partai Nasdem Johnny G Plate menilai, soal berhak tidaknya PAN mendapatkan jatah menteri dalam kabinet, merupakan hak prerogatif presiden. 

Namun, Johnny menganggap, setiap partai yang akan bergabung ke kabinet Jokowi-Ma’ruf harus memiliki sikap politik yang jelas dan sejalan dengan visi-misi pemerintahan Jokowi. “Kalau bergabung di kabinet, ya sikap politiknya juga harus jelas DNA-nya, jangan di kabinet iya, keluar dari situ menentang kebijakan misalnya,” tandas Johnny. 

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf itu menganggap, jika nantinya sikap partai menentang kebijakan kabinet, maka hal itu tidak akan sinkron. Menurut Johnny, adanya pertentangan tersebut hanya akan membuat kabinet tidak akan bisa berjalan efektif. 

Baca juga : BARA HASIBUAN : Secara Informal, Ada Pembicaraan

“Jangan sampai juga menjadi tidak jelas DNA politiknya, di kabinet iya, di luar tidak jelas, sikap politik di parlemen tidak jelas,” ujarnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, tidak keberatan partai koalisi pengusung Prabowo- Sandi menjadi bagian dari pemerintahan selanjutnya. 

Meski begitu, Cak Imin ingin ada jatah tetap bagi partai politik pengusung Jokowi-Ma’ruf. Untuk membahas soal kemungkinan PAN bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf, berikut pernyataan Cak Imin dan Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan. 

Bagaimana jatah menteri untuk Partai Kebangkitan Bangsa dalam pemerintahan selanjutnya? 
Mengenai jatah menteri dalam kabinet selanjutnya, ya terserah Pak Jokowi saja. Yang penting, kita berdoa dapat sebanyak-banyaknya. Tapi sekali lagi, semua keputusan ada di tangan Pak Presiden. 

Bagaimana Anda melihat Prospek jabatan menteri untuk Partai Kebangkitan Bangsa? 
Rahasia dulu-lah, nanti saja ya, Mas. Kalau saya buka sekarang-sekarang ini, bakal jadi rebutan banyak orang. Kira-kira begitu. 

Baca juga : Jokowi-Ma’ruf Amin Di Ambang 2 Periode

Dengan perkiraan jumlah kursi DPR yang diraih PKB sekarang ini, apakah menjadi pertimbangan untuk negosiasi perolehan kursi kabinet? 
Pasti itu. Pasti Pak Jokowi tahu kerja keras Partai Kebangkitan Bangsa, komitmen PKB, cita-cita PKB. Yang penting kesamaan visi-misi pemerintahan lima tahun ke depan itu apa. Kalau sudah sama, Partai Kebangkitan Bangsa akan mem-back-up supaya itu jalan bersama-sama. 

Sejauh ini, Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan berapa kursi secara nasional? 
Sejauh ini, PKB dapat 58 kursi, tinggal satu kita gugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Semoga saja gugatan kami menang di MK. Sehingga, kami jadi dapat total 59 kursi. Semoga. 

Bagaimana jika koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandi ikut bergabung ke Koalisi Jokowi-Ma’ruf? 
Itu bagus-bagus saja, akan tetapi begini, jika kita lihat, koalisi pendukung Pak Jokowi-Pak Maruf Amin ini sudah gemuk. Jumlahnya sudah gemuk. 

Maksudnya bagaimana? 
Kegemukan nanti koalisinya setelah Pilpres 2019. Akibatnya, nanti di DPR MPR jadi tidak berimbang komposisinya. 

Baca juga : Prabowo-Sandi Merosot, Jokowi-Ma’ruf Meroket

Intinya, pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, boleh bergabung atau tidak? 
Sudah gemuk-lah istilahnya. Sebetulnya, ya sudah, tutup pintu saja-lah. Tetapi, kalau demi rekonsiliasi nasional untuk kemaslahatan, kebaikan bersama, kenapa tidak. Itu tidak ada masalah. 

Bagusnya, komposisi koalisi pendukung pemerintah dan koalisi oposisi bagaimana? 
Pendukung Jokowi sudah di atas 50 persen lebih, hampir 60 persen. Ini sudah cukup buat pemerintahan yang lancar, efektif. Sehingga, penambahan partner koalisi nggak perlu lagi. Tapi kalau demi kebersamaan, demi rekonsiliasi, kenapa tidak. Ini tidak ada masalah. 

Kalau jatah menteri bagi pengusung Jokowi-Maruf jadi berkurang karena rekonsiliasi, bagaimana? 
Nah, syaratnya, koalisi pengusung Jokowi-Maruf masuk jatah tetap. Kita sangat mendukung rekonsiliasi dengan penggabungan, asalkan jatah tetap.  

Memangnya, berapa jatah menteri untuk anggota koalisi pengusung Jokowi-Maruf, seperti PKB? 
Saya belum tahu mengenai berapa menteri untuk anggota koalisi, termasuk untuk Partai Kebangkitan Bangsa. [NNM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.