Jadi aksi-aksi koruptif para pejabat negara itu sebetulnya juga didukung oleh undang-undang atau kebijakan-kebijakan yang koruptif juga ya?
Dulu zaman kami dulu, kebijakan-kebijakan yang koruptif kita minta segera diubah dan langsung diubah. Tapi sekarang ini banyak juga kebijakan baru seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa dana operasional menteri hanya 20 persen yang dipertanggung jawabkan, ini kan koruptif.
Sehingga membangun orang untuk melakukan penyimpangan. Jadi semangat akuntabilitas, transparansi kepada publik itu harus betul-betul dibangun sehingga apapun yang dia lakukan, kebijakan yang diambil harus melibatkan masyarakat.
Baca juga : ABDUL ROCHIM : Awalnya Tanpa Syarat, Kenapa Jadi Bersyarat?
Jangan dibuat-buat sendiri. Kan sering kali kebijakan ini dibuat sendiri padahal itu memberikan efek kepada masyarakat. Akibatnya terjadi suap menyuap, jual-beli pengaruh, jual-beli perizinan. Itu ternjadi karena ketertutupan.
Mereka menganggap itu adalah kewenangan dia. Padahal kewenangan itu datangnya dari masyarakat untuk dia. Coba lihat pegawai-pegawai rendahan, sebagian PNS kan penghasilannya juga masih sangat minim. Jadi mending itu dulu yang diperhatikan. Jangan mereka yang sudah punya gaji besar kemudian koruptif lalu dinaikkan lagi gajinya. Enggak cocok itu.
Namun berbeda dengan kebijakan kenaikan gaji bagi jaksa dan hakim. Itu justru bagus. Karena sekarang kita lihat, dulu gajinya hakim itu kecil sekali, sehingga mereka bisa disuap. Tapi sekarang kan sudah bagus kalau pun ada suap itu hanya kecil dan beberapa saja. Tetapi secara keseluruhan mereka sudah bagus. Yang perlu ditingkatkan lagi adalah semangat mereka untuk memberikan hukuman berat bagi koruptor.
Baca juga : YASONNA H LAOLY : Masalahnya Pak ABB Ogah Akui Kesalahan
Lantas selain dari menaikkan gaji, menurut Anda apa upaya yang mesti dilakukan Kemendagri untuk mencegah kepala daerah korupsi?
Sebetulnya yang harus dilakukan untuk mencegah korupsi ya memang harus dipilih orang-orang yang berintegritas, yang tidak berupaya mencari dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain maupun korporasi. Kebanyakan yang terjadi kan begitu, penghasilan sudah besar. Kemudian kekayaan mereka juga sudah banyak. Coba kita lihat itu Bupati Mojokerto, berapa mobil mewahnya.
Semua yang tertangkap tangan kan hartanya juga banyak. Bupati Bekasi itu rumahnya kayak istana. Jadi artinya, kalau dari segi penghasilan, tidak ngefek. Namun yang paling penting adalah integritas mereka. Dan memang kita ini sudah daruruat korupsi. Saya pikir sudah selesai OTT yang dilakukan KPK, tapi ternyata masih saja jalan terus.
Jadi mereka sendiri tidak ada jera dan takut sama sekali. Kalau memang kita ingin melakukan pencegahan atau pemberantasan korupsi, pertama, kalau untuk mengubah undang-undang itu sulit, itu panjang waktunya. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana perangkat-perangkat negara ini yang dalam hal ini penegak hukum yakni hakim dan jaksa.
Baca juga : RAJA JULI ANTONI : Ini Bukan Soal Jokowi Salah Data
Kenapa dengan hakim dan jaksa?
Maksudnya begini, kita harapkan agar jaksa memberikan tuntutan yang maksimal. Kalau memang tuntutannya 20 tahun, maka harus berikan 20 tahun. Hakim juga begitu, berikan hukum yang maksimal. Selain itu uang peggantinya, dendanya harus maksimal dan jangan ada pertimbangan-pertimbangan meringankan dalam memberikan tuntutan.
Harusnya pelaku korupsi yang kita sudah sebutkan sebagai kejahatan luar biasa, tidak ada lagi itu unsur meringankan. Karena jika ada, tuntutannya menjadi rendah dan akhirnya hukumannya pun rendah. Itulah yang menyebabkan mereka berpikir, “Ah, biaran aja gue korupsi. Uangnya banyak dan dalam waktu setahun sudah bebas.” [NNM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.