Sebelumnya
Jadi dana parpol yang saat ini Rp 1.000 per suara itu tidak ber-dampak sama sekali untuk mene¬kan angka korupsi di dunia politik. Buktinya masih banyak politikus yang tersangkut kasus korupsi. Tanggapan Anda?
(Dana Rp 1.000 per suara) masih dinilai belum bisa membuat partai melaksanakan kegiatannya secara optimal untuk melalukan kaderisasi, rekrutmen, demokrasi internal parpol, kode etik dan keuangan parpol.
Memangnya tidak ada usulan lain dari KPK di luar pemberian dana. Misalkan dengan jalan mengetatkan sistem pengawasan, mengubah sistem pemilu kita dan membentukan nilai-nilai integritas bagi para politikus kita?
KPK belum detail masuk pada rekomendasi tentang sistem pemilu apakah proporsional tertutup atau terbuka atau pun pararel (mix terbuka tertutup). Namun pada penandatanganan komitmen di Hakordia tanggal 4 Desember 2017 KPK merekomendasikan agar dilakukan perubahan Undang-Undang Politik yang ada saat ini.
KPK memangnya tidak khawatir mereka akan tetap melakukan korupsi meski pemerintah sudah memberikan dana bantuan besar?
Justru akan semakin transparan karena setiapuang negara yang terpakai harus diaudit.
Baca juga : JOHNNY G PLATE, Sekjen Partai Nasdem : Lebih Baik Duit APBN Itu Untuk Masyarakat Dulu
Jika usulan ini terealisasi kemudian pemerintah meminta bantuan kepada KPK untuk mengaudit. Apakah KPK siap?
Sebagai trigger mechanism KPK akan melakukan koordinasi supervisi pencegahan sebagaimana yang telah dilakukan pada pemda.
Kalau terjadi penyimpangan apa konsekuensi yang harus diterima partai politik?
Secara tegas karena mereka mang¬gunakan uang negara maka akan diatur model pertanggungjawabannya diaudit olah akuntan pemerintah atau publik.
Sekjen Nasdem Johnny G Plate agaknya tidak setuju dengan usulan KPK ini. Menurut dia duit APBN lebih baik dialokasikan ke hal yang lebih penting, misalnya untuk pembangunan masyarakat?
Ini bukan soal penting atau tidak, ini soal bagaimana menciptakan pemimpin masa depan Indonesia yang berintegitas. Pasalnya parpol sebagai pencetak pemimpin harus diberi ruang oleh negara. Jadi ini juga untuk kepentingan masyarakat.
Baca juga : Yudi Purnomo, Ketua Wadah Pegawai KPK: Korban Kok Malah Disalahkan, Hati-hati
Kenapa sih KPK dalam menyikapi persoalan korupsi belakangan ini selalu melakukan pendekatan kesejahteraan. Misalnya, banyaknya kepala daerah tersangkut korupsi KPK mewacanakan menaikkan gaji. Banyak politikus partai korupsi KPK wacanakan agar parpol didanai pemerintah. Kenapa?
Karena KPK belajar dari banyak kasus-kasus yang sudah inkrah.
Tapi usulan KPK itu bukannya nanti malah melukai hati masyarakat?
Itu sebabnya harus dipahami KPK bukan pembuat keputusan untuk itu. Jadi ini keputusan kita semua. KPK masuk di-trigger mechanism-nya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kenaikan dana parpol itu bukan untuk menekan angka korupsi. Soal korupsi kembali ke integritas masing-masing anggota parpol. Kalau begitu kan jadi tak ada manfaatnya dana itu?
Biasanya uang kalau tidak diatur memang malah membuat masalah baru. Sekali lagi ini soal pengalaman empiris KPK pada kasus-kasus yang sudah inkrah di mana ada banyak kader yang main ‘akrobat’ karena partai perlu dana yang cukup. Sudah pasti akan ada soal integritas yang juga harus terus dibentuk.
Serta dana parpol menjadi mediasi pembentukan kader yang berintegritas. Negara juga tidak boleh membiarkan parpol se¬cara dominan didanai oleh orang per orang. Maka itu sebabnya sumbangan maksimal pada parpol dari peroran¬gan juga sudah dibatasi. Akan tetapi negara tak bisa dibatasi. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.