JOHNNY G PLATE, Sekjen Partai Nasdem : Lebih Baik Duit APBN Itu Untuk Masyarakat Dulu

RM.id  Rakyat Merdeka - Belakangan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyikapi upaya pencegahan korupsi cenderung hanya mengedepankan pendekatan kesejahteraan. Setidaknya dalam sepekan kemarin, ada dua wacana yang dilontarkan oleh komisioner KPK dalam rangka pencegahan korupsi. Pertama, ketika melihat banyak kader partai tersangkut kasus korupsi, KPK mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah. Kedua, belakangan setelah banyak kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), KPK mewacanakan agar gaji kepala daerah dinaikkan.

Banyak kalangan menilai, usulan yang disampaikan komisioner KPK ini tidak menyentuh substansi dari persoalan korupsi. Bukankah persoalan utama terjadinya korupsi adalah rendahnya integritas dan lemahnya pengawasan terhadap para kepala daerah dan politikus kita? Tapi mengapa ketika angka kasus korupsi yang terjadi di kedua lini itu meningkat, usulan yang dimunculkan oleh KPK malah peningkatan terhadap kesejahteraan mereka.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan politikus Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate menanggapi kontroversi isu itu kepada Rakyat Merdeka. Nasdem salah satu partai yang menolak usulan pemberian dana partai.  Menurut pria ini, baiknya duit APBN itu diutamakan untuk membiayai pembangunan masyarakat saja dulu, ketimbang untuk membiayai partai. Berikut pemaparan selengkapnya dari Johnny G Plate kepada Rakyat Merdeka. 

Baca juga : Yudi Purnomo, Ketua Wadah Pegawai KPK: Korban Kok Malah Disalahkan, Hati-hati

KPK mengusulkan agar parpol itu didanai pemerintah. Bagaimana Anda menanggapi usulan itu? 
Pertama, berapa besar sih dana parpol yang mau dikasih itu? Kalau hanya Rp 10.000 per suara artinya kalau untuk Nasdem mencapai Rp 84 miliar. Apakah nominal itu cukup untuk membiayi parpol modern dalam setahun. Beritanya ini terlalu hebat dibandingkan persediaan dananya. Bagi Nasdem itu modernisasi parpol harus didasarkan pada kemandirian parpol. Termasuk kemandirian finansial pembiayaan parpol. 

Kok partai Anda justru menolak. Bukankah dengan adanya dana bantuan tambahan, pembiayaan partai justru menjadi lebih ringan. Kenapa sih partai Anda menolaknya? 
Begini lho, dana pembiayaan APBN itu sifatnya hanya stimulas dari Rp 108 ke Rp 1.000 misalnya seperti yang sekarang ini. Kalau Rp 1.000 maka Nasdem sekarang ini mendapat Rp 8,4 miliar. Ya, kalau naik lagi jadi Rp 84 miliar tapi itu bentukya hanya stimulus bukan tonggak utama atau porsi utama pembuatan parpol. Sebab pembiayan parpol itu sangat besar biayanya. Jadi usulan itu secara substantif tidak mendorong kemandirian partai politik. 
Karena tidak mendorong parpol maka kaderisasi parpol menjadi sulit. Padahal kami-kami ini kan partai kader. Karena parpol itu pusat rekrutmen pemimpin nasional dan DPR adalah warna politiknya partai politik. Harusnya partai modern itu dibangun di atas kemandirian partai politik. 

Jadi Anda melihat dana bantuan itu tidak terlalu bermanfaat bagi partai ya... 
Kami sih melihatnya lebih baik dana APBN itu digunakan untuk membiayai pembangunan masyarakat dulu. Lebih baik untuk itu, makanya kami menolak dana parpol dan dana saksi atau pun sebagainya. Serahkan ke pemerintah untuk membangun masyarakat. Biarkan kami-kami ini yang mengolah. 

Baca juga : ADRIANUS ELIASTA MELIALA, Komisioner Ombudsman: Justru Karena Novel Korban, Harus Proaktif

Namun dana parpol itu harus dicari caranya dari mana. Dana parpol itu harus menyeimbangkan APBN dengan melihat di luar neraca APBN apa yang dijual. Dana parpol harus dibiayai masyarakat, apakah perorangan dan korporasi, dengan melihat kepentingan kebutuhan perorangan dan masyarakat yang sejalan dengan gagasan parpol. Dari situ baru deh parpol akan berkembang. Apalagi di mana-mana sistemnya begitu kok termasuk di Inggris dan Eropa sampai saat ini begitu. 

Jadi partai Anda ingin dilihat lebih mengutamakan kepentingan masyarakat ketimbang partai ya? 
Kami sih melihat itu lebih substatif. Nah sekarang ini KPK berbicara (soal usulan itu) baguslah ide KPK. Tapi kalau hanya Rp 10.000 saya sendiri tidak mengerti hubungannya apa dengan kemandirian parpol. Nasdem sendiri melihat (dana) Rp 84 miliar itu (masih) jauh dari kebutuhan partai politik. Kaderisasi apa dan kegiatan sudah berapa banyak itu. 

Tapi pimpinan KPK mengatakan, dengan adanya bantuan dana itu maka partai harus bertanggung jawab dalam penggunaannya. Anda setuju dengan itu? 
Nah, kalau itu memang kenyataan, bagus dong. Parpol dananya dari APBN maka harus diaudit BPK, parpol harus menerapkan ini dan itu. Padahal dikasih hanya Rp 10 ribu per suara. Lha apa-apaan ini. Jadi tidak nyambung antara gagasan-gagasan besarnya dengan usulan pembiayaan. Dari logika itu saja sudah tidak nyambung. 

Baca juga : YASONNA H LAOLY, Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia: Saya Masih Takut Sediakan Bilik Itu

Tapi bagi kami mestinya lebih substansial. Pembiayaan parpol itu berdasarkan kemandirian. Kemandirian program, kemandirian kaderisasi, dan kemandirian pembiayaan. Kemandirian parpol itu dibiayai masyarakat karena dia dipilih pemiliknya, yaitu masyarakat. Maka parpol itu harus mempertanggungjawabkan keuangan yang akuntabel. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.