Sebelumnya
Anggota Komisi D DPRD DKI Jamaluddin Lamanda menyayangkan proyek ITF Sunter yang sudah dimulai sejak 2018 belum terealisasi.
Dia mengusulkan, proyek itu dihentikan sementara jika hingga Oktober 2022 atau masa berakhirnya Anies, tidak juga terealisasi.
“Kami ultimatum. Jika sampai Gubernur berakhir Oktober 2022 tidak ada perkembangan yang berarti, hentikan ITF Sunter. Buat perencanaan baru dengan skema APBD. APBD DKI mampu untuk itu,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta itu.
Baca juga : Jakpro Minta PMD Ke DPRD Buat Bangun ITF Sunter
Anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrat Ferrial Sofyan juga menyarankan, proyek ITF Sunter lebih baik dilanjutkan oleh gubernur yang baru dengan skema APBD yang baru.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah ITF di empat wilayah. Yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
ITF Sunter yang berada di Jakarta Utara rencananya dikerjakan oleh Jakpro untuk wilayah utara dan barat. Sedangkan wilayah timur dan selatan dikerjakan oleh Perumda Sarana Jaya.
Baca juga : Banyak Program DKI Belum Jalan, Anies Dianggap Nggak Layak Nyapres
ITF Sunter merupakan bagian dari empat proyek ITF yang rencananya dibangun di Jakarta. Tujannya, untuk mengurangi beban sampah kiriman dari Jakarta ke TPST Bantargebang di Bekasi yang per hari mencapai hampir 8.000 ton.
Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan skema baru dalam pembiayaan pembangunan ITF Sunter. Saat ini, pihaknya tengah menyusun dokumen teknis sebagai gambaran teknis perencanaan pembangunan.
“Kami berharap melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD). Beberapa kali kami ajukan pinjaman komersial, ternyata sulit,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/5).
Baca juga : Waskita Karya Bidik Proyek Ibu Kota Baru
Menurut Widi, pembangunan direncanakan berlangsung secara multiyears selama tiga tahun. Meski begitu, perubahan skema pembiayaan akan berdampak terhadap kebutuhan anggaran pembangunan yang awalnya sekitar Rp 4 triliun.
Salah satunya, besaran tipping fee yang harus dibayarkan Pemprov DKI untuk setiap ton sampah yang diproses. Awalnya, besaran tipping fee sampah per ton diproyeksikan sebesar Rp 585 ribu.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.