Sebelumnya
Pemprov DKI Jakarta dengan mengucurkan Rp 66,3 miliar sebagai tambahan Public Service Obligation (PSO).
“Ini segera dieksekusi dengan Rp 62,1 miliar untuk Transjakarta dan Rp 4,2 miliar untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan Transjakarta tidak ada perubahan (tarif),” jelasnya.
Baca juga : Ini 3 Langkah Untuk Capai Keberhasilan Pembangunan Di Bidang Kumham
Upaya ini diharapkan mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum.
“Dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas. Dan, untuk yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum,” ajak Anies.
Baca juga : Luncurkan Layanan Kopra by Mandiri, Bank Mandiri Permudah Aktivitas Bisnis Rumah Sakit
Anies menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengusulkan Pemprov DKI menggratiskan seluruh transportasi publik selama satu bulan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga BBM.
Baca juga : Sunindo Adipersada Dukung Penyandang Disabilitas Bersaing Di Pasar Ekspor
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini yakin kenaikan harga BBM subsidi akan mengerek harga kebutuhan pokok dan memicu inflasi ekonomi.
“Pastinya berdampak langsung dan mempersulit perekonomian warga Jakarta. Apalagi rata-rata warga Jakarta mobilitasnya cukup tinggi, dapat diasumsikan pengeluarannya bertambah setelah kenaikan BBM ini,” tandasnya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.