RM.id Rakyat Merdeka - Rencana Pemerintah mengganti 189.803 kendaraan dinas dengan mobil listrik dikritik netizen. Pemerintah dinilai tidak peka terhadap kesulitan yang sedang dirasakan masyarakat.
Akun @keripikpedas.id mengutip pernyataan @tolevel_view bahwa Pemerintah hanya sibuk memoles kenyamanan pejabat, tapi tidak peka dengan nasib rakyat yang semakin menderita dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). “Selamat menikmati,” katanya.
Akun @nilaa_utama mengatakan, kebijakan mengganti 189.803 kendaraan dinas dengan mobil listrik hanya menguras kantong negara. “Pemerintah memakai mobil yang ada saja, tidak perlu ganti mobil,” ucapnya.
“Prihatin. Tega amat ya kok nggak ada empati sama kesulitan rakyat kecil,” timpal @memuji.bersujud.
Baca juga : Erdogan: Putin Lagi Cari Jalan Untuk Akhiri Konflik Ukraina
Akun @Bambangelf mengatakan, penggantian kendaraan dinas bertolak belakang dengan keluhan Pemerintah terkait anggaran negara semakin tipis.
“Katanya Pemerintah lagi nggak punya duit, lah kok mau bikin pengadaan mobil listrik. Haduh,” ujarnya.
Akun @doubleuuygy heran dengan sikap Pemerintah. Di tengah masyarakat yang lagi berjuang menurunkan harga BBM agar semua kebutuhan hidup tidak ikut naik, Pemerintah malah pamer kelebihan banyak uang dengan cara mengubah penerapan mobil listrik.
“Rakyat lagi-lagi yang nanggung kemewahan mereka. Termasuk jahat kah negara?” ujarnya.
Baca juga : Kemenperin: Kenaikan Harga BBM Jadi Momentum Beralih Ke Mobil Listrik
“Saya misalkan mobil listrik Hyundai Kona seharga Rp 750 jutaan, 189.803 x Rp 750 juta = Rp 142 triliunan. Ini uang kalian yang akan dipakai buat para pejabat. Bandingkan dengan biaya kereta cepat Rp 114 triliun, mirip-mirip lah,” tutur @maz_YP.
Akun @zarazettirazr meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membatalkan pengadaan 189.803 kendaraan dinas mobil listrik. Dia justru menyarankan Pemerintah mengganti mobil dinas dengan sepeda saja.
“Lebih ramah lingkungan, irit dan pejabat bisa pada olahraga nggak gendut, lebih sehat,” katanya.
Akun @Senji28 menyindir Pemerintah yang kerap menyebut subsidi memberatkan. Tapi, untuk belanja mobil dinas listrik bisa. Dia bilang, sesekali pejabat negara mencontohkan memakai transportasi umum untuk pergi ke kantor.
Baca juga : Menperin: GIIAS Kerek Penjualan Mobil Listrik
“Di luar itu mah mau pakai mobil silakan. Biar bisa ditiru sampai ke bawahannya,” ujarnya.
Akun @SupratmanAndang menyarankan Pemerintah memodifikasi kendaraan dinas menjadi mobil listrik. Tinggal diubah mesin penggeraknya saja dengan memasang Accu dan motor listriknya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.