Firli Bisa Kena Perkara Lagi

 Sebelumnya 
“Saya baca contoh, P26 daf­tar hadir dan kesimpulan dan seterusnya tentang OTT DJKA. Ini barang bukti yang menurut kami tak linier dengan apa yang sedang kita bahas karena petitum yang bersangkutan salah satunya penetapan tersangka tidak sah,” sambungnya.

Putu kemudian bertanya ke­pada ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi yang dihadirkan pihaknya. Dia bertanya apakah doku­men yang diserahkan Firli itu termasuk dokumen yang perlu dirahasiakan atau tidak.

“Apakah dokumen ini termasuk dokumen negara yang perlu dira­hasiakan atau tidak karena dalam kepolisian dirahasiakan, belum lagi sampai P37, hampir semua tentang DJKA dijadikan barbuk di sini. Kami bertanya apa kore­lasinya dengan kasus yang sedang kita bahas ini?” kata Putu.

Fachrizal Afandi kemudian menjawab. Fachrizal mengata­kan, apabila dokumen penanganan kasus DJKA itu diperoleh dengan cara legal, hal itu tidak jadi masalah.

Baca juga : Lanjutan Sidang Praperadilan, Firli Dapat Dukungan Dari Guru Besar

Fachrizal mengatakan, per­tama, yang harus dilihat itu buktinya seperti apa. Apakah bukti itu bersifat umum misalkan nama yang bisa kita akses secara luas di media atau database KPK yang bisa diakses secara publik.

“Tapi, kalau alat bukti itu yang diungkapkan di persidangan itu orang biasa susah mendapatkan, itu maka harus dilihat apa relevansinya dengan perkara ini,” tutur Fachrizal.

Menurutnya, informasi yang dapat menghambat proses pe­nyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, misalkan mengungkap identitas informasi, pelapor, saksi atau korban yang mengetahui adanya tindak pi­dana, atau misalkan mengungkapkan data intelijen kriminal, dan yang berhubungan dengan pencegahan dan penangan tin­dak pidana, kita bisa lihat bahwa proses itu sifatnya rahasia, dike­cualikan dari informasi yang bersifat publik.

Fachrizal menjelaskan, siapa pun yang mengakses, memperoleh dan atau memberikan informasi yang dikecualikan, diancam pidana paling lama 2 tahun penjara. Dia juga menye­but, ada ancaman denda paling banyak Rp 10 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU KIP.

Baca juga : Fokus Praperadilan, Firli Minta Dewas KPK Tunda Sidang Etik

“Tapi, lagi-lagi kalau kita bicara perbuatan pidana, kita harus lihat mens rea (niat jahat) dan actus reus (unsur tindakan),” kata Fachrizal.

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Junaedi Saibih yang juga dihadirkan se­bagai ahli mengatakan, tindakan pengacara Firli yang membawa bukti berupa dokumen kasus DJKA tidak tepat. Hal itu tidak sesuai dengan materi yang dijadikan praperadilan.

“Harusnya yang menjadi praperadilan ini terkait tentang proses penetapan tersangka tersebut secara formil, misal gimana pe­manggilan dilakukan,” Junaedi.

Adapun berkaitan dokumenrahasia seharusnya tidak boleh dibuka karena itu ada potensi nantinyaakan terjadi hal membahayakan dalam proses penyidikan.

Baca juga : Sidang Praperadilan, Firli Bahuri Ungkap Ada Ancaman Ke Pimpinan KPK

“Misalnya informasi orang itu berkaitan pemeriksaan dan seba­gainya, lalu dikhawatirkan akan jadi penghambat proses penyidi­kan. Misal orangnya melarikan diri,” imbuhnya.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Minggu 17/12/2023 dengan judul Bawa Dokumen Penyidikan KPK Ke Sidang Praperadilan, Firli Bisa Kena Perkara Lagi

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.