RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menilai, banyak kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan situasi yang saat ini terjadi. Contohnya adalah pembahasan Omnibus Law dan pelaksanaan program Kartu Pra-Kerja.
Program Kartu Pra-Kerja, kata Uchok, sangat tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Di saat ekonomi mengalami pelemahan dan banyak pekerja yang di PHK, Kartu Pra-Kerja tidak memberikan manfaat banyak. Uchok melihat, yang diuntungkan dari kebijakan Kartu Pra-Kerja bukan para pekerja yang terkena dampak Covid-19. Namun, vendor penyedia modul pendidikan yang mendapatkan keuntungan.
Baca juga : Pemerintah Klaim Pelatihan Kartu Prakerja Tidak Mubazir
“Program Kartu Pra-Kerja tidak aktual. Buruh atau pekerja yang di-PHK tidak mendapatkan keuntungan dari program tersebut. Saya minta program tersebut dibatalkan saja. Seharusnya Kartu Pra-Kerja itu diberikan pemerintah dalam bentuk tunai saja. Pembelian modul itu tidak ada gunanya, karena di google banyak moduk pelatihan yang gratis,” ucap Uchok.
Untuk Omnibus Law, Uchok melihat bahwa tidak ada urgensinya. Seharusnya pemerintah dan DPR fokus pada penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. “Jangan memprovokasi buruh dan masyarakat untuk turun ke jalan. Jika sampai buruh terprovokasi, ini kesalahan pemerintah sendiri,” ucap Uchok.
Baca juga : Ombudsman: Anggaran Kartu Prakerja Sebaiknya Dialihkan ke BLT
Agar bangsa ini selamat dan dapat melalui masa sulit yang diakibatkan Covid-19, Uchok menyarankan pemerintah fokus menanggulangi dan mencegah penyebaran viris asal China itu. Tanpa penyelesaian yang tuntas terhadap Covid-19, bisa dipastikan tak akan ada investor yang masuk ke Indonesia.
“Pemerintah kejar Omnibus Law namun Covid-19 masih ada, nggak mungkin ada investor mau masuk. Apa lagi saat ini yang digadang-gadang sebagai investor ke Indonesia adalah China. China sendiri saat ini mengalami kontraksi ekonomi Jika pemerintah ngak fokus menanganai Covid-19 di saat negara lain sudah melewati masa sulit, Indonesia malah ketinggalan,”kata Uchok.
Baca juga : Omnibus Law Jalan Terus, Buruh Ancam Demo
Uchok kembali menegaskan, pemerintah harus mengalihkan dana Kartu Pra-Kerja menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Koordinasi antara pusat dan daerah dalam penyaluran bantuan langsung harusnya dapat terjadi. Presiden dan Mensesneg sebenarnya sudah memberikan contoh yang baik untuk memberikan bantuan langsung.
“Bantuan langsung itu sebenarnya yang diinginkan Presiden. Bukan malah menjual modul pendidikan. Harusnya contoh baik yang sudah diberikan Presiden dan Mensesneg itu dapat dicontoh oleh daerah atau kementerian lainnya,”ujar Uchok. [MRA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.