RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah akan menambah tiga lagi daerah di Papua dari yang sebelumnya hanya dua saja. Mudah-mudahan, masyarakat Papua bisa lebih sejahtera.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan, pemekaran wilayah Papua tercantum dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Revisi atau penegasan terhadap pasal 76, Papua akan dimekarkan menjadi lima wilayah “Ditambah 3 dari yang ada sekarang. Karena itu adalah amanat dari Undang-Undang,” ujar Mahfud, Jumat (11/9).
Netizen mendukung rencana kebijakan pemerintah melakukan pemekaran daerah di Papua. “Dukung!!!,” ujar EjiEji14. “Mantap emang begitu harusnya biar keurus biar cepat menyentuh rakyat,” kata Zenarif73176661.
BobiFahrizal mengatakan, pemekaran daerah di Papua akan menyerap banyak tenaga kerja. “Kabar baik buat temen-teman Papua. pemekaran ini akan berdampak buat lowongan pekerjaan di sana,” katanya.
“Na ini baru MANTAP, saya senang dan mencintai Pak Prof. Haji Mahfud MD anak santren yang soleh. Amiin ya robal alamin,” tutur RahimiNaali. “Nah yang begini diurus bukan malah nuduh radikal radikal radikal,” tambah Adi_fir.
Baca juga : Lewat Listrik Gratis, Pemerintah Ringankan Beban Masyarakat Kurang Mampu
Media_maju mengungkapkan, pemekaran wilayah di Papua merupakan bentuk perhatian pemerintah. Dia meminta semua komponen untuk tidak mau di provokasi oleh orang-orang separatis. Papua, kata dia, adalah bagian dari Indonesia.
“Otsus adalah bentuk perhatian pemerintah kepada Papua agar Papua bisa berjalan beriringan dengan daerah lain, tidak berada di belakang,” ujarnya. “Otsus adalah komitmen kepedulian pemerintah terhadap Papua demi kesejahteraan rakyat Papua.
Oleh karena itu otsus hanya perlu dievaluasi agar penggunaannya bisa maksimal,” ungkap OchaOktavia14. Real_mamat2020 mengatakan, kinerja pemerintah akan lebih optimal dengan adanya pemekaran.
Kata dia, dampak positif otonomi khusus, membuahkan hasil pemekaran, distribusi kewenangan di daerah, dan distribusi ekonomi. “Potensi di daerah lebih optimal,” ujarnya.
“Pemekaran di satu sisi memberi kesempatan penduduk asli Papua memimpin dan jadi elite politik.. Tapi di sisi lain daerah otonomi baru diwarnai konflik internal dalam pemilihan bupati dan kekerasaan bersenjata serta kasus korupsi,” tutur SkyEarth82.
Hendra_sp08 meminta pemerintah melakukan uji publik sebelum melakukan pemekaran. Kata dia, uji publik terhadap pemekaran daerah wajib dilakukan oleh Direktorat Perimbangan Keuangan Daerah di Kementerian Keuangan.
Baca juga : Pemerintah Endus Peluang Kebut Pemulihan Ekonomi
“Ini suatu persyaratan utama,” kata Hendra_ sp08 mengingatkan. Sementara TaufiqSobari minta rakyat Papua tidak terkecoh dengan konsep pemekaran.
Sebab, kata dia, pemekaran bukan solusi kemakmuran tapi identik dengan penambahan pos militer. “Solusi Papua bukan pemekaran tapi referendum,” tukas TaufiqSobari.
“TOLAK Otsus jilid II. TOLAK pemekaran provinsi dan Kabupaten di Papua. Karena keduanya kebijakan ilegal bukan aspirasi rakyat Papua. Tapi negera terus intervensi dan meligitimasi PAPUA.
*Solusi PAPUA Segera gelar referendum,” tegas Userpapua01. Albertsamuel28 mengatakan, pemekaran hanya akan menambah masalah baru.
Dengan memension prof @mohmahfudmd, dia bilang, sejak dulu sebelum Indonesia menjajah Papua, orang Papua sudah minta merdeka dan merdeka.
“Jadi stop dengan pemekaran yang justru akan menambah angka kematian masyarakat sipil yang disiksa dan dibunuh aparat,” katanya.
Baca juga : Dorong Pergerakan Ekonomi, Kementan Percepat Belanja Pemerintah Di Tengah Pandemi
“Pemekaran Provinsi Papua menjadi lima provinsi itu gambaran Jakarta lari dari masalah untuk tipu orang Papua lagi. Jakarta kasih Otsus, tapi Perdasus dan Perda ditolak.
Otsus tidak bisa jalan sesuai Undang-ndang Otsus. Tipu orang Papua terus,” tutur George_kaiba. Andhikayasisara menyebut, pemekaran daerah Papua hanya taktik pemerintah memperpanjang otsus.
“Taktik ‘divide et impera’ : kelompok elite Papua makin dijanjikan surga oleh Jakarta untuk mengisi posisi-posisi baru yang akan lahir dari pemekaran.
Tujuannya supaya elite Papua setuju untuk memperpanjang otsus,” ujarnya. “Kalau istilah Bang Dandhy Dwi Laksono itu politik demografi. Ini yang sekarang Jakarta ada lakukan.
Melalui pemekaran, berbagai kebijakan akan dibuat. Puncaknya adalah ya silakan renungkan sendiri,” ungkap ChUaNMslmPpua. Papua_27 mengungkapkan, tidak semua warga Papua menginginkan pemekaran wilayah.
Kata dia, dalam kacamata Jakarta, tujuan pemekaran wilayah adalah kesejahteraan untuk Papua dengan berdasarkan UU No 21 tahun 2001. [ASI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.