RM.id Rakyat Merdeka - Surat Presiden (Surpres) terkait revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua sudah diterima akhir tahun lalu. Rencananya, surat itu akan mulai dibahas sesuai mekanisme yang berlaku mulai 10 Januari 2021.
Namun, terjadi rentetan peristiwa kekerasan yang dilakukan kelompok kekerasan bersenjata (KKB). Di awal Januari ini, terjadi peristiwa penembakan Helikopter milik PT. Freeport yang dioperasikan PT. Sayap Garuda Indonesia (SGI) jenis Eagle 407 HP/PK-ZGM.
Kemudian, sehari sesudah penembakan helikopter, terjadi peristiwa pembakaran pesawat MAF PK-MAX yang dipiloti oleh Kapten Pilot Alex Luferchek di Kampung Pagamba, Distrik Mbiandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Kedua peristiwa tersebut terjadi setelah adanya penetapan lanjutan sidang paripurna di Jakarta.
Baca juga : Dubes Kama: Mahasiswa Pahlawan Masa Depan
Mahasiswa afirmasi Papua asal Boven Digul, Samuel Doko, menduga serangan itu bertujuan menggagalkan sidang lanjutan Otsus pada tanggal 10-13 Januari 2021 mendatang.
Ada indikasi para KKB berkomplot dengan gerakan politik yang berkaitan dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Soalnya, sebelumnya KNPB dengan mengatasnamakan Petisi Rakyat Papua (PRP) mengajak masyarakat untuk melakukan aksi besar-besaran yang akan mengganggu keamanan.
"Diperkirakan mereka melakukan aksi Mogok Sipil Nasional pada tanggal 10-13 Januari 2021 yang bersamaan dengan rencana isu pembahasan revisi UU Otsus Papua di Jakarta," tuturnya, Sabtu (9/1).
Padahal Samuel menyatakan, selama ini pelaksanaan Otsus Papua berdampak baik bagi pembangunan di Papua. Baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
Baca juga : Ketua Satgas Covid: Hati-hati, Libur Panjang Jangan Jadi Masalah Baru
"Otsus sudah berjalan baik, namun, secara jujur perlu diakui dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan, khususnya transparansi pengelolaan keuangan otsus yang terkesan banyak menguap," jelas Samuel Doko
Dia pun menyebut, gerakan teror dan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh KKB dan KNPB dalam rangka posisi tawar politik pada isu-isu politik nasional maupun internasional justru semakin memperkeruh kondisi damai Papua.
"Ajakan aksi mogok massa sangat jelas sebagai hasutan kotor oleh kelompok yang tidak menginginkan Papua damai," tegasnya.
Dia meminta masyarakat Papua mewaspadai berbagai aksi kelompok KNPB dan kelompok lainnya yang menolak pembahasan otsus.
Baca juga : Mahasiswa Diajak Aktif Edukasi Masyarakat Soal Mitigasi Dan Adptasi
"Mereka disinyalir hanya merupakan kelompok pembuat onar yang tidak menginginkan Papua maju, yang selama ini sangat besar kontribusinya dari dana otsus," tandasnya. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.