BREAKING NEWS
 

KPK Ribut Urusin Dapur

Koruptor Girang

Reporter & Editor :
APRIANTO
Kamis, 20 Mei 2021 07:50 WIB
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko menunjukan lembar tanda terima usai menyampaikan laporan dugaan maladministrasi terkait pelaksaan Tes Wawasan Kebangsaan KPK ke Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih (kiri) di gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Jakarta, Rabu (19/5/2021). (Foto: Tedy Kroen/RM)

 Sebelumnya 
Alex juga menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Pimpinan KPK merupakan hasil dari musyawarah dan kesepakatan bersama. “Tidak ada produk kebijakan yang diputuskan oleh individu pimpinan KPK,” tegasnya.

Sebelum mengambil keputusan, pimpinan selalu membahas dan berdiskusi tidak saja dengan semua pimpinan, bahkan dengan jajaran pejabat struktural KPK. “Hal ini kami lakukan sebagai perwujudan kolektif kolegial, semua keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, bukan keputusan Individu seorang Pimpinan KPK,” ungkapnya.

Baca juga : Koleksi 20 Ribu Mainan Dari Restoran Cepat Saji

Bagaimana sikap Dewas KPK? Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris mengatakan, bakal mempelajari laporan yang dilayangkan Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya terhadap lima pimpinan KPK. “Seperti semua laporan pengaduan etik lainnya, Dewas akan mempelajari terlebih dulu laporan terkait Pimpinan KPK,” kata Syamsuddin Haris lewat pesan singkat, kemarin.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai, polemik TWK membuat kinerja KPK jadi menurun. KPK seolah-olah tidak melakukan apa-apa.

Baca juga : KPK Dikabarkan OTT Bupati Nganjuk

“Makin berlarut-larut polemik ini, jelas makin senang koruptor. Mereka bertepuk tangan,” kata Boyamin, tadi malam.

Politisi Golkar, Muslim Jaya Butarbutar, mengingatkan KPK agar secepatnya menyelesaikan persoalan internal yang sedang bergejolak. Konflik internal akan membuat suasana kebathinan di dalam internal KPK terganggu.

Baca juga : Disebut Surganya Koruptor Indonesia, Singapura Nggak Terima

“Ini akan mengganggu pula dalam proses penyidikan kasus-kasus besar di KPK,” kata Muslim, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Untuk diketahui saat ini KPK sedang menggarap beberapa kasus kakap. Seperti korupsi bansos, benur dan pajak. Semoga kasus-kasus ini, juga kasus lainnya tak “membeku” gara-gara pimpinan KPK dan pegawainya belum akur. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense