Sebelumnya
Tak hanya itu, Komisi VI juga menyetujui konversi RDI (Rekening Dana Investasi) atau SLA (Service Level Agreement) dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp 3,4 triliun menjadi penyertaan modal negara nontunai tahun anggaran 2022, yang nantinya menjadi usulan dalam RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2022.
Adapun jumlah PMN 2022 yang disetujui Komisi VI untuk 12 perusahaan pelat merah tersebut, yakni PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 31,35 triliun, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp 9,31 triliun, PT PLN (Persero) sebesar Rp 8,23 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 7 triliun.
Lalu ada PMN untuk PT KAI (Persero) sebesar Rp 4,1 triliun, PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 3 triliun, PT BPUI sebesar Rp 2 triliun, PT Adhi Karya (Persero) senilai Rp 2 triliun, PT Perumnas (Persero) sebesar Rp 2 triliun, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun. Serta, PT RNI (Persero) sebesar Rp 1,2 triliun dan PT Damri (Persero) sebesar Rp 250 miliar.
Baca juga : Tok, PSG Ikat Hakimi Dengan Mahar Rp 1,2 Triliun
Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya berencana mengalokasikan PMN Tahun 2022 sebesar Rp 1,2 triliun untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia.
Arief meyakini, hal tersebut dapat diwujudkan melalui program pemenuhan ketersediaan pangan, peningkatan mutu, keterjangkauan harga dan keberlanjutan. Termasuk di dalamnya peningkatan kesejahteraan petani, peternak, nelayan. Serta kolaborasi untuk operational excellence yang bertujuan untuk peningkatan ekspor.
Baca juga : Pemerintah Kucurkan Dana Rp 2,33 Triliun
“Pada prinsipnya, RNI akan terus menjaga harga gula di tingkat petani, maju bersama peternak ayam mandiri. Dan meningkatkan market share dalam rangka inklusifitas petani, peternak dan nelayan,” ujar Arief kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Ia menjelaskan, dengan perolehan PMN tersebut, perseroan memiliki sejumlah target yang ingin dicapai. Seperti, pada sektor pertanian akan diprogramkan pengembangan industri dan perdagangan berbasis pangan pokok, sasaran peningkatan produksi benih, gabah dan beras.
Terpisah, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arumdriya Murwani menyatakan mendukung rencana pembentukan holding BUMN Klaster Pangan.
Baca juga : Pandemi, Perdagangan RI Dengan Swiss Untung Rp 9,06 Triliun
“Diharapkan holding pangan bisa menjaga pengendalian harga pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan yang terjangkau,” pungkasnya kepada Rakyat Merdeka. [IMA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.