BREAKING NEWS
 

Supaya PPKM Berhasil

JK Usul, Kasih Rakyat Bansos 1 Juta/Bulan

Reporter & Editor :
APRIANTO
Selasa, 27 Juli 2021 07:50 WIB
Jusuf Kalla. (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
Lalu, bagaimana instrumennya? Kata Husain, bisa melalui satu sistem. Selain tidak ribet dalam hal administasi, pemerintah juga akan lebih fokus. “Misalkan keluarga sejahtera dan apapun itu, terlalu banyak. Satukan saja dulu dalam bentuk tunai. Jadi hanya satu saja yang digunakan,” usulnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memuji usulan JK. Menurutnya, dari awal, PPKM tidak efektif, karena serba nanggung. Memang, jika berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, idealnya lockdown.

Adsense

Baca juga : Rakyat Senang Rakyat Tenang

Hitungan Bhima, jika ada 27,5 penduduk miskin, pemerintah hanya mengeluarkan Rp 27,5 triliun, dan itu relatif kecil. Sekalipun ditambah sasarannya dengan penduduk yang rentan miskin, maka anggaran yang harus disiapkan sekitar Rp 142,5 triliun.

“Anggaran untuk memberikan kompensasi itu, hanya setara 19 persen dari total dana Pemulihan Ekonomi Nasional alias PEN. Atau baru sekitar 34 persen dari dana alokasi infrastruktur,” ulas Bhima.

Baca juga : PPKM Darurat, Stok Beras Di DKI Dipastikan Aman

Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi menilai, adanya pelonggaran pada aturan PPKM level yang baru, sudah cukup baik. Selain kasus aktif yang mulai menurun, kepentingan ekonomi rakyat juga tidak boleh diabaikan. Dengan terus memperpanjang PPKM secara ketat, dia khawatir, rakyat akan makin susah karena sulitnya memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun, dia sepakat, bila selama PPKM diperpanjang ini, pemerintah harus lebih gencar menyalurkan bansos pada rakyat yang benar-benar membutuhkan. “Sekarang yang terpenting itu bantuan harus bergulir ke masyarakat, dan harus tepat sasaran,” kata Intan.

Baca juga : Tanpa PPKM Darurat, Kasus Aktif Covid-19 Di Jakarta Bisa Tembus 100 Ribu

Soal besaran, tentu sudah diperhitungkan secara matang. Namun yang menjadi PR pemerintah adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Apalagi jika di lapangan masih ada masyarakat miskin yang tidak mendapat bansos dari pemerintah.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense