RM.id Rakyat Merdeka - Kasus korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo dan suaminya, bikin Menteri Keuangan Sri Mulyani ikutan geram. Kata Sri Mul, triliunan uang negara sudah dikucurkan untuk membantu Probolinggo. Tapi kenyataannya, angka gizi buruk dan pengguran masih tinggi, kemiskinan merajalela. Keterlaluan, anggaran naik, tapi rakyat nggak diurus.
Beberapa hari ini, nama Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, langsung ramai dibicarakan orang di tingkat nasional. Bukan karena prestasinya yang gemilang. Tapi kasus korupsi yang melibatkan Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin yang juga mantan Bupati Ponorogo 2 periode. Pasturi itu diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan alias OTT pada Senin (30/8) dini hari.
Baca juga : Semoga September Ceria
Tertangkapnya Puput dan Hasan, mengungkap fakta baru. Yakni, wilayah yang dijuluki Bumi Reog itu ternyata selama ini dikuasai oleh politik dinasti. Puput menjabat Bupati untuk periode kedua, menggantikan suaminya.
Sebelum Puput, suaminya terlebih dahulu menjabat sebagai bupati 2 periode.
Baca juga : Semoga Tak Ada Lagi Pasien Corona Di Wisma Atlet
Ternyata bukan hanya soal politik dinasti di Probolinggo yang bikin publik geleng-geleng kepala. Fakta lain baru saja diungkap Sri Mulyani. Lewat Instagram miliknya, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, membuat postingan tentang Ponorogoro. Postingan berupa video dan tulisan panjang dari Sri Mul.
Video singkat berdurasi 1 menitan itu berisi soal keterangan dari KPK yang menetapkan Puput dan Hasan sebagai tersangka. Selang beberapa detik, video dilanjutkan dengan grafik data kondisi keuangan dari APBD Probolinggo.
Baca juga : Mahfud: PON XX Papua Aman
Penjelasan lengkapnya, bisa dilihat dalam postingan berupa tulisan dari Sri Mul. Pertama, Sri Mul menjelaskan soal keberpihakan Pemerintah Pusat terhadap Kabupaten di Jawa Timur ini. Sejak tahun 2012 hingga 2021, Pemerintah Pusat sudah mengucurkan transfer keuangan APBN ke Ponorogo mencapai Rp 15,2 triliun. Anggaran tersebut naik dari Rp 959 miliar pada 2012 menjadi Rp 1,86 triliun di 2021.
Penjelasan berikutnya soal dana desa. Sejak tahun 2015 hingga 2021, total dana desa yang dikucurkan negara untuk Ponorogo mencapai Rp 2,15 triliun untuk 325 Desa. Masing-masing desa rata-rata dijatah Rp 291 juta di 2015, naik 3,5 kali lipat menjadi Rp 1,32 miliar di 2021. Dengan kucuran dana yang fantastis itu, kata Sri Mul, justru tidak mampu mengatasi berbagai persoalan mendasar di Probolinggo.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.