RM.id Rakyat Merdeka - Pandemi corona yang tak kunjung berakhir membuat perekonomian Indonesia kembang kempis. Untuk menyembuhkanya, ada wacana agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang dalam jumlah besar Rp 600 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Syaifullah Tamliha mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mencetak uang dalam jumlah besar untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Bila hal itu dilakukan, kata dia, sangat berbahaya bagi perekonomian nasional ke depannya. "Pencetakan uang yang berlebihan justru akan menjadi beban bagi rakyat keseluruhan dan akan terjadi hiper inflasi yang parah," ujar Tamliha, dalam keteranganya, Senin (18/5).
Baca juga : Rachmat Gobel Minta Sektor Perikanan Dioptimalkan
Tamliha mengatakan, mencetak uang hingga Rp 600 triliun justru akan berpotensi menjadi penyebab krisis ekonomi baru. “Mencetak uang tanpa underlying akan menyebabkan lonjakan inflasi, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965," sebut dia.
Dia mengingatkan, langkah pencetakan uang dalam jumlah besar juga pernah dilakukan Presiden Soekarno saat itu. Tujuanya untuk menyelamatkan ekonomi yang tengah terpuruk. Tapi akibatnya, terjadi hiper inflasi yang sangat parah. "Ujung-ujungnya berakibat kepada kejatuhan Seokarno. Hal ini harus dihindari," jelasnya.
Baca juga : Ratchanok Intanon, Pamer Perut Six Pack
Akibat lain dari pencetakan uang terlalu banyak, lanjut dia, adalah penurunan daya beli rakyat karena harga-harga akan semakin mahal. Hal ini disebabkan karena pencetakan uang tidak menciptakan kegiatan produktif justru untuk mendorong konsumsi.
Untuk menyelamatkan ekonomi, politikus PPP ini, mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan stimulus dalam bentuk modal kerja bagi UMKM. Sebab, UMKM selama ini menjadi garda terdepan dalam meningkatkan konsumsi domestik di dalam negeri. "Juga ditambah dengan pelatihan penjualan barang secara online bagi UMKM," saran dia.
Baca juga : Selamat Datang Perovskite, Mineral Baru Sumber Energi Listrik Masa Depan
Sehingga, di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) para UMKM masih bisa berproduksi dan menjual barang-barangnya dari rumah ke rumah. "Dengan cara itu pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik, sehingga ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk jauh," kata dia.
Selain itu, anggota Komisi I DPR ini meminta pemerintah pusat meninjau ulang aturan PSBB di sejumlah daerah. Dalam prakteknya, masih banyak masyarakat yang berkumpul di pasar, bandara dan juga terminal. "Bila memang tidak efektif dalam membatasi penyebaran virus corona lebih baik dihentikan saja," usulnya. Dengan langkah itu, dia berharap roda perekonomian bisa berangsur normal kembali seperti sedia kala dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.