RM.id Rakyat Merdeka - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya menyetujui Ivermectin sebagai salah satu obat yang dapat dipakai mendukung penanganan terapi Covid-19. Persetujuan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor: PW.01.10.3.34.07.21.07 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Distribusi Obat dengan Persetujuan Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).
Dalam surat yang ditandatangani Plt Deputi Bidang pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM, Mayagustina Andarini, setidaknya ada delapan obat untuk mendukung penanganan terapi Covid-19. Salah satu yang baru saja diakui adalah Ivermectin.
"Obat mendukung penanganan terapi Covid-19, yang dilaporkan sebagaimana dimaksud, yaitu obat yang mengandung: Remdesivir, Favipiravir, Oseltamivir, Immunoglobulin, Ivermectin, Tocilizumab, Azithromycin dan Dexametason," begitu bunyi surat edaran yang diterbitkan Selasa (13/7).
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyurati BPOM terkait EUA bagi Ivermectin sebagai obat terapi Covid-19. Dalam surat yang dikirim pada 5 Mei 2021 itu, Erick meminta penerbitan izin dipercepat dengan mempertimbangkan penggunaan dan status Ivermectin di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Slovakia.
Keputusan BPOM ini disambut ucapan syukur politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago. "Alhamdulillah, akhirnya BPOM menyetujui Ivermectin yang diusulkan Erick Thohir sebagai obat Covid-19," ucapnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (15/7).
Mantan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 itu menambahkan, persetujuan BPOM tersebut tidak lepas dari banyaknya informasi dari berbagai negara yang sudah menggunakan obat ini. Juga berdasarkan testimoni dari para pasien yang terinveksi akan khasiat obat ini sebagai salah satu obat yang dapat melumpuhkan virus Covid-19.
Irma menambahkan, upaya Erick tidak berhenti sampai di situ dalam mengatasi pandemi Covid-19. "Erick tidak pernah lelah mencari solusi agar Indonesia dapat segera keluar dari pendemi ini. Untuk mempercepat herd immunity seluruh rakyat, beliau juga mengusulkan vaksinasi berbayar," ujar mantan Anggota Komisi IX DPR ini.
Usulan ini, lanjutnya, sebagai salah satu solusi untuk mempercepat dan mempermudah vaksinasi. Sehingga WNA tidak perlu pulang kenegaranya hanya untuk mendapatkan vaksinasi. Juga bagi masyarakat mampu yang ingin melakukan vaksinasi mandiri.
"Dengan adanya vaksinasi berbayar ini juga akan mengurangi antrean vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pelaksanaan vaksinasi paralel berbayar dan yang gratis dari pemerintah akan mempercepat herd community, sehingga target capaian vaksinasi untuk seluruh rakyat dapat dipercepat," terangnya. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.