RM.id Rakyat Merdeka - Berita bohong alias hoaks masih menjadi momok penyelenggaraan pesta demokrasi 2024 nanti. Bahkan, tren tersebut diprediksi meningkat pada gelaran Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilres), dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 nanti.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty menyebut, tren penyebaran berita bohong atau hoaks cenderung meningkat pada Pemilu 2024 mendatang. Menurut dia, hoaks harus dicegah dengan pengelolaan data dan informasi yang bagus, karena pesta demokrasi Tahun 2024 nanti, akan didominasi pemilih muda.
Baca juga : Realisasi Investasi Diprediksi Sesuai Target
Pemilih pemula di pesta demokrasi Tahun 2024 nanti, bisa menembus 60 persen. Jadi, jika hoaks tidak dikelola dengan baik, hal tersebut akan menjadi ancaman dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Lolly kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Selain itu, sambung dia, pihaknya juga telah memprediksi jenis-jenis pelanggaran yang diprediksi masih terjadi di Pemilu 2024 nanti. Di antaranya, urai dia, berlangsungnya praktik haram politik uang jelang hari pencoblosan di seluruh kontestasi demokrasi mendatang.
Baca juga : Puan Dikalahkan Prabowo
“Politik uang juga trennya tidak pernah turun. Dia akan selalu bergerak, sehingga menjadi salah satu fokus perhatian kami,” tegas dia.
Berdasarkan hasil mitigasi, ungkap dia, pihaknya juga mewaspadai jenis pelanggaran lain, yakni politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Dia berharap, empat konsentrasi pencegahan tersebut bisa dihadapi bersama pemangku kepentingan, salah satunya di bawah Kejaksaan Agung.
Baca juga : CR7 Dapat Sanksi Dari Setan Merah
“Bawaslu secara tegas mencegah semua pihak tidak melakukan pelanggaran. Bersama para pemangku kepentingan kita bisa saling percaya dan tahu peran masing-masing supaya bisa saling memperkuat,” jelas dia.
Ia pun meminta seluruh abdi negara membantu Bawaslu agar pelaksanaan Pemilu 2024 nanti berjalan aman dan kondusif. “Tantangannya adalah soal independensi, netralitas, dan integritas. Salah satu cara memastikan demokrasi ke depan sehat, kolaborasi ini yang harus didorong termasuk dengan kejaksaan,” pungkasnya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.