Dark/Light Mode

Politik Uang Diprediksi Marak Di Pemilu 2024

Tandanya Parpol Gagal Dekati Rakyat

Jumat, 21 Oktober 2022 07:40 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto: Facebook)
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto: Facebook)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD me­nyebut, politik uang masih akan marak pada Pemilu 2024. Salah satu alasannya yakni faktor eko­nomi pemilih.

Sebenarnya apa akar masalah utama politik uang yang ter­jadi di setiap pemilu? Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati menye­but, ada banyak faktor lainnya, dan itu saling berkaitan.

Berdasarkan hasil survei Indikator politik belum lama ini, kondisi ekonomi, pendi­dikan dapat mempengaruhi penerimaan terhadap politik uang.

Baca juga : Sigit, Kapolri Yang Paling Banyak Ujiannya

“Tapi ada variabel yang lainnya juga, yaitu kedekatan pemilih dengan peserta pemi­lu,” kata Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Nur Agustyati saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, jika partai dancalon anggota legislatif maupun calon kepala daerah dekat denganpemilih, maka kecenderungannya, politik uang akan dapat dihindari. Oleh kare­na itu, peserta pemilu diharap­kan membangun kedekatan dengan publik.

“Sebab, biasanya publik didekati saat menjelang pemilu saja. Banyak calon dadakan. Partai juga mendadak menyapa rakyat saat mau pemilu dan pilkada,” tutur Ninis.

Baca juga : Parpol Di Senayan Terbelah

Ditegaskan, soal politik uang, tak bisa menyalahkan publik atau pemilih saja. Memang, publik kerap meminta uang saat masa kampanye. Tetapi, yang paling utama permasalahan peserta pemilu yang mencari jalan instan untuk bisa mendapatkan suara dari rakyat.

Ninis menerangkan, hasil survei Indikator Politik mengenai Party ID atau kedekatan publik dengan partai politik di Indonesia, amat rendah. Yakni hanya 6.8 persen.

“Sisanya dekat saat mau pemilu saja. Jadi caranya ya apalagi kalau bukan uang untuk membeli suara. Ini PR besar bersama. Terutama partai poli­tik dan penyelenggara pemilu untuk terus mengedukasi,” tan­dasnya.

Baca juga : Jokowi: Yang Bersalah Di Tragedi Kanjuruhan Harus Disanksi

Sementara itu, Dosen Komunikasi Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad mengamini pernyataan Mahfud. Baginya, rakyat akan tergoda dengan uang lantaran kondisi ekonominya kian sulit akibat inflasi kenaikan harga.

Namun demikian, faktor penting lainnya yang bikin politik uang marak ya perilaku elite politik atau kontestan pemilu. “Yang mereka andalkan politik uang. Bukan gagasan dan ide dan rekam jejak dekat dengan rakyat,” tuturnya, kemarin.

Politik uang, kata Nyarwo bisa ditekan. Yakni dengan mening­katkan pengawasan, mengopti­malkan penegakan hukum ter­hadap pelaku, dan meningkatkan pendidikan politik masyarakat soal peran pentingnya dalam demokrasi. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.