RM.id Rakyat Merdeka - Ketua DPR tampaknya akan diduduki Puan Maharani. Internal PDIP juga mendukung. Lima tahun lalu, Puan sudah digadang-gadang untuk menduduki kursi tersebut tapi terhambat oleh kerasnya pertarungan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Sekarang dinilai saat yang tepat bagi Puan. UU MKD juga mendukung kursi tersebut diserahkan ke partai pemenang Pemilu. Perebutan kursi ketua MPR lebih ramai. Seru. Bukan hanya PKB dan Golkar yang berhasrat, Nasdem juga kepingin kalau nantinya Jaksa Agung tidak lagi “bernuansa” Nasdem.
Partai Golkar merasa lebih berhak karena perolehan kursi DPR-nya terbanyak kedua. Di bawah PDIP. Ketua MPR juga bisa menjadi salah satu “jalan keluar” bagi Airlangga Hartato dan Bambang Soesetyo yang sedang memperebutkan kursi ketua umum Golkar. Muhaimin Iskandar lebih fokus. Lobinya kencang. Dia sudah sowan ke Jokowi. Juga ke Kyai Ma’ruf Amin.
Wapres terpilih tersebut mendukung Muhaimin menjadi ketua MPR. Muhaimin diuntungkan karena dia setidaknya punya dua basis: PKB dan NU. Muhaimin juga berani “membarter” kursi menteri dengan Ketua MPR. Muhaimin lebih memilih ketua MPR daripada menteri. Posisi Muhaimin agak kurang kuat kalau melihat hasil perolehan suara PKB yang diperkirakan berada di posisi keempat. Di bawah Golkar.
Hasrat Muhaimin bukan tak berjejak. Karena, dalam sejarahnya, NU pernah menempatkan kadernya sebagai ketua MPR. Posisi tersebut diduduki KH Idham Chalid pada 1971-1977. Di era Orba tersebut, KH Idham didampingi wakil ketua; Sumiskum, Djaelani Naro, Domo Pranoto, Kartidjo, dan Mohammad Isnaeni. Apakah Muhaimin berhasil mengikuti jejak KH Idham Chalid? Kita tunggu saja.
Berbeda dengan PKB, Golkar sedikit terpecah fokusnya. Partai beringin sedang dihadapkan kepada perebutan kursi ketua umum partai. Beberapa daerah agak bergolak. Ada beberapa pergeseran pengurus yang membuat Bambang Soesatyo, salah satu kandidat calon Ketum, sedikit gerah. Menarik menantikan akhir episode di tubuh Golkar ini. Apalagi Airlangga dan Bambang dikenal dekat dengan Jokowi.
Baca juga : Jadi Pejabat Siap Dihujat
Internal Golkar meyakini, kode keras dari Jokowi akan menentukan siapa yang akan menjadi Ketum. Juga siapa yang berpotensi menjadi Ketua MPR. Bagi rakyat, siapa pun yang menduduki kursi ketua MPR atau ketua DPR, harus benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Bukan parpol. Bukan golongan. Apalagi pribadi. Karena, satu kursi kayu itu, satu palu yang dipegang itu, dibuat dari harapan ratusan juta rakyat. Jangan sekali-kali mengkhianatinya. ***
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.