Muhammad Iqbal: Tidak Benar Kalau Bagi-bagi Jabatan

RM.id  Rakyat Merdeka - Keinginan menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 di dalam pemerintahan Prabowo, mulai digarap serius Partai Gerindra.

Kabarnya, Gerindra mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Bahkan, revisi itu ditargetkan selesai sebelum pelantikan Presiden.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut, revisi UU Kementerian Negara memungkinkan dilakukan di DPR. “Pelaksanaannya bisa dilakukan sebelum pelantikan Presiden terpilih,” ujar Muzani, usai halal bihalal bersama Ikatan Keluarga Besar Tegal se-Jabodetabek, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (12/5/2024).

Baca juga : Kawal Janji Politik Prabowo

Keinginan menambah jumlah kementerian, lanjut Muzani, untuk menghadapi tantangan dan kebijakan sesuai eranya masing-masing.

Apalagi, perubahan seperti itu, pernah dilakukan pada periode Presiden terdahulu. Pada setiap kepemimpinan, terjadi penyusunan nomenklatur kementerian yang berbeda.

“Dari masa pemerintahan Ibu Mega ke Pak SBY, ada penambahan atau perubahan dalam nomenklatur kementerian. Begitu juga dari Pak SBY ke Pak Jokowi,” tutur Muzani.

Baca juga : Duit Habis, Cari Pinjaman Sana-sini, Utang Numpuk

Bagaimana respons partai-partai yang ada di DPR. Partai Demokrat, tak mempermasalahkan jika jumlah kementerian ditambah.

"Dalam pandangan kami, wajar saja kalau dalam perjalanannya, Presiden baru merasa perlu mengubah kementerian maupun badan-badan strategis," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Renanda Bachtar.

Sementara itu, Juru Bicara DPP PKS Muhammad Iqbal menilai, penambahan kursi menteri, berpotensi untuk bagi-bagi jabatan. "Kalau alasannya karena bagi-bagi jabatan, untuk memenuhi keinginan kekuasaan, itu yang tidak benar," katanya.

Baca juga : Sudirman Batal Nyagub

Apakah penambahan jumlah menteri juga akan menimbulkan pemborosan APBN? Berikut wawancara dengan Muhammad Iqbal mengenai penambahan kursi menteri ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.