Ahmad Najib Qodratullah: Produk Tambang Posisi Tawar Kita

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif impor baru kepada banyak negara. Tarifnya bervariasi.

Negara yang kena tarif besar, misalnya Lesotho 50 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Madagaskar 47 persen, Vietnam 46 persen, Srilanka 44 persen, Myanmar 44 persen, Mauritius 40 persen, Guyana 38 persen dan Bangladesh 37 persen.

Indonesia dipatok 32 persen oleh Presiden Trump. Lalu, bagaimana tanggapan terbaru Pemerintah Indonesia?

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno menyebutkan, ada "gebrakan besar" yang sudah dilakukan jauh hari untuk menghadapi kebijakan Trump.

Ia mengatakan, ada tiga kebijakan yang bersinergi dan akan membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang, meskipun dalam situasi disrupsi ekonomi global.

Baca juga : Pemerintah Bakal Genjot Ekspor Jasa

"Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global, menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia," kata Noudhy, dalam keterangan resmi.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) seperti diberitakan CNBC Indonesia, Jumat (4/4/2025), telah mengeluarkan pernyataan terkait kebijakan Trump.

Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

Pemerintah Indonesia segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

Lalu, Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS. Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha, serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Baca juga : IKN Jadi Tempat Wisata Selama Libur Lebaran

Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-tarif barrier.

Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

Anggota Komisi XI DPR, Ahmad Najib Qodratullah menyarankan, Indonesia harus mencari pasar baru untuk mengantisipasi kebijakan Trump. “Cari pasar ekspor yang baru,” usul Najib.

Baca juga : Didit Lampaui Batas Politik Konvensional

Sedangkan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta, Nurzaman mengkhawatirkan akan terjadi PHK massal akibat kebijakan Trump.

Untuk mengetahui lebih jauh saran Ahmad Najib Qodratullah, berikut ini wawancaranya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.