Dentons HPRP Law and Regulations Outlook 2022: Pelaku Usaha Kawal Proyek Strategis Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi investasi telah menciptakan pemerataan pembangunan secara siginifikan.

Pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), menjadikan investasi tidak lagi hanya berpusat di Pulau Jawa.

Founding Partner Dentons HPRP Al Hakim Hanafiah mengatakan, terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha dan industri Indonesia dari dampak kebijakan baru pemerintah, perubahan ini membuka kesempatan baru yang harus secara cermat dimanfaatkan semua kalangan.

Baca juga : Investor Soroti Pemulihan Investasi Dan Proyek Strategis Nasional

"Dalam 32 tahun kiprah kami dalam dunia hukum Indonesia, kami telah banyak mengalami perubahan landscape hukum di Indonesia dan kami melihat bahwa perubahan-perubahan ini cukup signifikan, terutama dalam hal-hal seperti investasi dan ease of doing business," ujarnya dalam Virtual Seminar Law and Regulation Outlook 2022: Recovery in Business and Investment yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu (16/2).

Acara ini menghadirkan para pemangku kepentingan dari dunia usaha dan pemerintahan dalam satu panggung untuk mendiskusikan berbagai langkah ke depan yang perlu diambil merespons perubahan yang dilakukan pemerintah. Sehingga, target pembangunan dapat dicapai bersama.

Sementara itu, dalam Keynote Speech-nya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menjaga keseimbangan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Baca juga : Andalkan Platform Digital, Pelaku Usaha Ini Mampu Menjual Puluhan Ribu Tas

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 sejalan dengan proyeksi pemerintah, yakni 3,69 persen secara tahunan. Pemerintah optimistis pertumbuhan di 2022 akan lebih tinggi.

Untuk mendukung iklim investasi, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur dan memudahkan perizinan dengan memberlakukan online single submission (OSS), atau sistem perizinan berusaha secara digital.

Pemerintah terus melakukan perbaikan OSS dan penguatan SDM, baik kementerian lembaga dan daerah. Pemerintah juga fokus memenuhi ketentuan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Baca juga : Sragopolitan: Perkuat Digitalisasi Agar Pelaku Usaha Agri Go Internasional

Mengenai pentingnya dukungan regulasi untuk proyek strategis nasional, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Telisa Falianty mengatakan, ada lima tantangannya. Yaitu, akses ke market, regulasi sektoral, infrastruktur, kondisi ekspor dan bea impor, serta ketersediaan tenaga kerja asing.

"Sedangkan secara umum ada tiga jenis permasalahan terbanyak dari 190 kasus investasi berdasarkan data BKPM adalah 34,9 persen masalah pengadaan lahan, 32,6 persen masalah perizinan, 17,30 persen masalah regulasi perpajakan/kebijakan dan 15,2 persen masalah lainnya," paparnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.