Ditjenbun Minta Pengusaha Sawit Penuhi Pasokan Migor

RM.id  Rakyat Merdeka - Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian minta pengusaha perkebunan kelapa sawit terutama yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk lebih peduli dengan kondisi masyarakat yang saat ini sedang mengalami kelangkaan minyak goreng. 

“Pada saat merintis perkebunan kelapa sawit dahulu kala, banyak program-program Pemerintah yang memberikan kemudahan kepada perusahaan perkebunan melalui Perusahaan Besar Swasta Nasional (PBSN), sehingga sekarang sudah waktunya perusahaan perkebunan juga berperan aktif dan berkontribusi dalam penyediaan minyak goreng saat ini,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto, Senin (21/3).

Lewat Keputusan Menteri Pertanian nomor 251/KPTS/OT.050/M/3/2022 Ditjen Perkebunan masuk dalam Tim Pengawalan dan Monitoring Ketersediaan dan Harga Bahan Pangan Pokok menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di 4 provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Baca juga : Ingrid Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Harga Migor

Khusus untuk minyak goreng dan gula konsumsi yang merupakan komoditas perkebunan, Ditjenbun mendapat tugas untuk melakukan pengawalan dan monitoring ketersediaan dan harga di setiap provinsi. Menurut dia, Dirjen Perkebunan sudah memerintahkan untuk ikut membantu ketersediaan minyak goreng dan gula konsumsi. 

“Kita sudah alokasikan anggaran untuk penyediaan minyak goreng 100.000 liter dan gula konsumsi 100.000 kg yang akan dialokasikan untuk masyarakat kurang mampu. Kita minta mitra kita yaitu perusahaan kelapa sawit yang punya produksi minyak goreng dan Pabrik Gula mengalokasikan produknya untuk memenuhi kebutuhan ini,” katanya.

“Kami minta mereka lebih peduli pada program kita. Kita penanggung jawab pembinaan ditingkat hulu yaitu kebun sampai CPO untuk sawit sedang gula mulai dari tebu sampai jadi gula,” tambah Heru. Ditjen Perkebunan minta tanggung jawab sosial perusahaan yaitu memperhatikan masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga : Puan Minta Pemerintah Waspadai Lonjakan Kasus Omicron BA.2

Menurut dia, setiap direktorat akan mendapat penugasan memantau minyak goreng dan gula pasar di beberapa provinsi. Bila ada kelangkaan maka segera berkoordinasi dengan mitra perusahaan perkebunan kelapa sawit terintegrasi dan PG untuk segera mengisi. Sedang masalah kenaikan harga koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan untuk melakukan operasi pasar.

Dari sisi kewenangan, Kementan tidak sampai ke minyak goreng. Hanya hubungan baik dengan mitra perusahaan perkebunan yang punya bisnis sampai ke hilir diharapkan mereka bisa bantu menyediakan 100.000 liter yang dialokasikan oleh Kementan.

Saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah barangnya ada bukan gratisan. Jangan sudah mahal tidak ada lagi. Karena itu Ditjenbun minta perusahaan perkebunan yang punya industri migor mau mengeluarkan barangnya, juga memasok CPO pada pabrik migor yang tidak punya kebun.

Baca juga : Rieke: Buka Data Perusahaan Sawit Yang Punya Pabrik Minyak Goreng!

Dari sisi CPO persediannya melimpah, sama sekali tidak ada masalah. CPO juga tidak mungkin disembunyikan karena cepat rusak. Petani juga masih memanen Tandan Buah Segar (TBS) dan tidak ada yang dibiarkan busuk di kebun.

Gejolak petani kelapa sawit juga tidak ada. Memang pada awal-awal kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) diterapkan PKS menyikapinya dengan seolah-olah harga CPO mereka semuanya dihargai Rp 9300/kg sehingga harga TBS petani harganya turun.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.