Perbarindo Terus Tingkatkan Kerja Sama Dengan Ditjen Dukcapil

RM.id  Rakyat Merdeka - Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil, Kemendagri), telah menjalin kerja sama sejak 2017. Saat ini, jumlah Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-BPRS) yang mengakses data kependudukan terus mengalami peningkatan. Sampai 2021, jumlah BPR-BPRS yang telah memanfaatkan data kependudukan sebanyak 1.089 entitas.

Untuk itu, pada momen Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2022 yang diselenggarakan secara hybrid dengan peserta mencapai lebih 1.000 orang, Perbarindo kembali fasilitasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Dukcapil dengan BPR-BPRS anggota Perbarindo. Kerja sama ini dilakukan untuk akses pemanfaatkan data NIK dan E-KTP.

Khusus Perbarindo, ada dua akses yang diberikan, yakni card reader dan web portal. Saat ini, dukcapil sudah memiliki Know Your Customer (KYC) yang elektronik, meskipun masih menggunakan yang manual. Ini digunakan untuk memastikan bahwa data E-KTP dan NIK yang ada adalah data yang benar dan digunakan orang yang benar. Setelah dipastikan maka bisa dilakukan otorisasi.

Baca juga : Perbarindo Permudah Layanan BPR-BPRS Dengan Transaksi Digital

“Kita bersama telah menyaksikan penandatangan PKS sebanyak 113 BPR-BPRS untuk pemanfaatan data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan BPR-BPRS kepada masyarakat, antara lain dalam pembukaan rekening simpanan dan pinjaman serta dalam melakukan identifikasi dan verifikasi transaksi nasabah yang membutuhkan verifikasi dokumen identitas nasabah," ungkap Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (1/4).

Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Akhmad Sudirman Tavipiyono berpesan kepada pelaku industri BPR-BPRS yang telah tanda tangan PKS bahwa memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yakni. Pertama, lembaga pengguna harus melindungi data pribadi seseorang. Kewajiban tersebut sesuai dengan isi perjanjian klausul yaitu tidak mengambil, tidak menyimpan, dan tidak menyebarluaskan data pribadi seseorang. Kedua, menjaga sistem database agar tidak bocor supaya tidak bisa di-maining ataupun pencurian dan pemulungan data.

Ditjen Dukcapil diamanatkan dalam undang-undang untuk menyiapkan data kependudukan yang digunakan untuk semua kepentingan berbagai masyarakat. Data kependudukan yang dikeluarkan dukcapil yang dimanfaatkan ada 31 elemen. Di antaranya yang paling dikenal adalah NIK dan KTP. Jumlah penduduk Indonesia per 31 desember 2021 lebih dari 273 juta. Indonesia menempati nomor 4 dunia dengan pendudukan terbanyak setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Baca juga : Perkuat Kerja Sama Bilateral, Dyah Roro Terima Dubes Peru

Dalam momen Rakernas tersebut, Perbarindo juga telah melakukan peluncuran layanan berbasis digital yang diberi nama BPR e-cash dan BPR Digi. Hal ini sejalan dengan perkembangan bisnis dan teknologi yang semakin dinamis. Selain itu, pandemi Covid-19 mendorong naiknya preferensi masyarakat menggunakan transaksi digital untuk layanan perbankan maupun berbelanja melalui aplikasi dan e-commerce.

“Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia berinovasi dengan merampungkan produk uang elektronik yang mempermudah transaksi untuk pembelian dan pembayaran beragam kebutuhan serta dilengkapi dengan QRIS," ungkap Joko Suyanto.

Joko menambahkan, Perbarindo juga telah mengembangkan produk BPR Digi untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan transaksi yang mudah, cepat, sederhana dan aman. “BPR Digi merupakan produk layanan digital berbasis rekening (number of account) yang memberikan kemudahan akses informasi dan berbagai layanan transaksi kepada nasabah BPR, cukup menggunakan telepon seluler dan koneksi internet tanpa harus datang ke kantor BPR”.

Baca juga : Kementan Tekankan Pentingnyan Akses Pangan Terbuka Bagi Dunia

Selain itu, peluncuran produk tersebut merupakan komitmen Perbarindo untuk membawa dan mengawal industri BPR-BPRS dalam meningkatkan service level dan daya saingnya. “Pengembangan teknologi merupakan sebuah keniscayaan bagi sebagian pelaku industri BPR-BPRS. Kami akan terus mengupayakan hadirnya layanan berbasis digital untuk membawa BPR-BPRS naik kelas dengan bersinergi serta kolaborasi berbagai pihak ketiga," terang Joko.

Dalam kesempatan ini, Dindin Syarifudin, perwakilan Telkom Sigma, menyampaikan siap bersinergi dengan Perbarindo beserta BPR-BPRS untuk menyediakan layanan berbasis digital yang mudah, murah, cepat, handal dan aman. “Kami siap mendukung program digitalisasi yang dilakukan Perbarindo microfinancing Telkom Sigma," ucapnya.

Hal yang sama disampaikan Direktur Utama PT Finnet Rakhmad Tunggal Afifuddin. Kata dia, ke depan, Finnet akan mempererat hubungan dengan Perbarindo dalam menciptakan ekosistem digital BPR. “Fitur untuk meningkatkan layanan digital bagi nasabah BPR, fitur transaksi akan terus kami kembangkan dengan melakukan penambahan fitur antara lain bill payment poin, instant payment , P2P transfer, dan collection melalui BPR e-cash,” tutupnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.