Harga Kebutuhan Pokok Melonjak Kerek Inflasi, Pemulihan Ekonomi Terancam

 Sebelumnya 
Sementara, Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), Muhammad Edhie Purnawan menghimbau, pemerintah, untuk bisa mewaspadai hal tersebut. Dirinya menyarankan agar koordinasi antara regulator seperti BI dan Pemerintah perlu ditingkatkan untuk menjaga laju inflasi hingga akhir 2022. 

“Apalagi, ada kekhawatiran kenaikan harga-harga yang terjadi belakangan ini seperti BBM hingga minyak goreng bisa memicu inflasi 2022 lebih tinggi dari perkiraan Pemerintah yang dipatok sebesar 3,0 persen,” tuturnya.

"Inflasi is everyday is everywhere. Persoalan harga-harga yang meningkat, persoalan macam-macam termasuk seperti persoalan pandemi. Inflasi itu sama seperti perampok, mematikan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus mempersiapkan untuk mengantisipasi hal-hal ini," tambahnya lagi.

Baca juga : BI DKI Klaim Inflasi Masih Terkendali

Apalagi, lanjut Edhie, dari sisi eksternal, perang Rusia-Ukraina telah membuat banyak pihak cemas akan kondisi perekonomian global. Invasi Rusia ke Ukraina juga semakin membuat rumit kondisi inflasi dan kenaikan harga komoditas secara global. Tercatat, Inflasi Eropa naik mencapai 7,5 persen per Maret 2022, atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat di angka 5,9 persen.

Senada dengan Margo, Ekonom senior Faisal Basri pun menyampaikan, tingkat inflasi yang tinggi akibat lonjakan harga pangan akan membuat angka kemiskinan cenderung meningkat. Bahkan, kata dia, jumlah orang miskin diproyeksikan akan kembali double digit dari posisi saat ini, single digit. 

"Akan ada legacy (warisan) yang hilang kalau inflasi tinggi jumlah orang miskin akan double digit lagi. Padahal, Pak Jokowi ingin hilangkan angka kemiskinan," tegas Faisal dalam kesempatan yang sama.

Baca juga : Gandeng KADIN, KKP Kerek Investasi Berbasis Ekonomi Biru

Ia menilai, tingkat kemiskinan sangat mungkin untuk meningkat ketika inflasi tinggi karena porsi pengeluaran 20 persen masyarakat dengan pengeluaran terendah hanya untuk membeli bahan makanan. Berdasarkan datanya, sebanyak 64 persen pengeluaran masyarakat miskin habis hanya untuk beli makanan.

Angka ini berbeda dengan 20 persen masyarakat kaya yang porsi pengeluaran untuk belanja bahan pangan hanya 39,22 persen. Sejalan dengan itu, harga beberapa komoditas pangan pun tengah naik, seperti minyak goreng yang baik sangat tinggi.

"Itu semua pengaruhnya ke rakyat miskin akan besar dan memunculkan tensi sosial atau gejolak sosial," papar Faisal.

Baca juga : Puan Pengen Pemulihan Ekonomi Dirasakan Rakyat, Jangan Cuma Di Atas Kertas

Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun pun meminta, ketegasan pemerintah dalam memberantas mafia minyak goreng. Ia mengungkapkan negara punya kekuasaan dan wewenang untuk melarang oknum tersebut beroperasi. Hal ini sejalan harga minyak goreng yang begitu tinggi, sehingga dapat memicu tingkat inflasi. “Kalau negara tidak tegas dalam hal ini, saya yakin akan lama (penyelesaian),” ujar dia.

Selain harga minyak goreng, Misbakhun juga menyoroti kenaikan harga BBM yang terjadi belakangan ini. Ia menilai kenaikan BBM sangat menggangu karena pengaruh ke inflasinya cukup banyak, seperti produksi, dan transportasi. “Kebijakan terkait BBM harus dikonsolidasikan ulang, supaya dapat dilihat dampak-dampak ekonominya secara makro. Menurut saya, karena hal ini, recovery secara makro pasti terganggu,” tambahnya.

Dirinya mengusulkan agar pemerintah melakukan konsolidasi ulang terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Menurutnya, momen kenaikan BBM yang dibarengi dengan peningkatan kebutuhan menjelang puasa dan Idul Fitri bisa menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.