RM.id  Rakyat Merdeka - Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah mulai terkendali. Hal ini terlihat dari jumlah kasus harian, kasus aktif, kematian dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit/bed occupancy ratio (BOR) yang belakangan ini turun secara konsisten. 

Seiring melandainya kasus Covid, Indonesia kembali melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Namun, di tengah berbagai upaya tersebut, kita menghadapi kondisi global yang terus bergejolak, dan memberi tekanan terhadap perekonomian nasional.

Dalam hal ini, pemerintah terus hadir melalui berbagai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Demi menjaga daya beli dan meringankan beban masyarakat.

Kondisi ekonomi dunia, sebenarnya sudah mulai mengalami perbaikan pada tahun 2021. Namun, belakangan menjadi tidak kondusif, karena adanya dinamika dan perubahan di tingkat global. Ini berpotensi menimbulkan stagflasi (stagnasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tinggi).

Berita Terkait : Kenaikan BBM Pertamax Tak Beratkan Masyarakat

Risiko global ini juga turut diperberat oleh konflik Rusia-Ukraina, yang memicu volatilitas harga-harga komoditas utama.

Berdasarkan kalkulasi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam Interim Report Maret 2022, pertumbuhan ekonomi global berpotensi turun -1 persen (menurun dari sekitar 4 persen menjadi 3 persen).

Sementara inflasi, diperkirakan naik 2,5 persen (naik dari sekitar 4 persen menjadi 6,5 persen).

Harga komoditas terus meningkat. Harga energi dunia (gas, batu bara, minyak) dan harga pangan dunia semisal minyak sawit mentah (CPO), gandum, jagung dan sebagainya juga terus melonjak.

Indonesia juga kecipratan dampak tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.

Berita Terkait : Ramadan, Sinar Mas Gelar Bazar Migor

"Ini merupakan situasi extraordinary lanjutan dari pandemi Covid-19, yang saat ini mulai mereda di Indonesia. Berbagai perkembangan situasi global ini, membuat tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional yang semakin berat," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara Media Briefing BLT Minyak Goreng secara virtual, Jumat (8/4).

Karena itu, diperlukan berbagai upaya, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand.

Penyesuaian harga komoditas domestik terhadap harga dunia perlu dilakukan. Melalui kenaikan harga dan pemberian subsidi.

Selain itu, pada saat bersamaan, perlu disiapkan bantalan sosial. Terutama, pada kelompok menengah ke bawah.

Salah satu yang dialami dalam beberapa waktu terakhir ini adalah komoditas minyak goreng. Harganya melonjak tinggi. Pasokannya kurang stabil.

Berita Terkait : Teman Sandi Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik Ke Masyarakat Pontianak

Karena itu, selain menyiapkan program untuk stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan minyak goreng, pemerintah juga menyiapkan program berupa subsidi  untuk menjaga daya beli masyarakat, berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT Migor).

“Tujuannya, meringankan beban serta menjaga daya beli/belanja masyarakat, dalam memasuki bulan Ramadhan dan masa Lebaran nanti. Terutama yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan sehar-hari, khususnya minyak goreng,” jelas Susiwijono.

Pemerintah menyiapkan Program Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT Migor), yang merupakan bagian dan juga menggunakan anggaran Program PEN Tahun Anggaran 2022, yang dikoordinasikan oleh Komite PC-PEN (Menko Perekonomian selaku Ketua Komite PC-PEN) dan Kementerian Keuangan.
 Selanjutnya