Jaga Stabilitas Ekonomi, Kebijakan Menambah Subsidi BBM Pilihan Tepat

RM.id  Rakyat Merdeka - Berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah dan Pertamina untuk menjaga agar harga BBM subsidi dan penugasan tidak naik di tengah tingginya harga minyak mentah dunia mendapatkan apresiasi sejumlah pengamat ekonomi.

Kebijakan menambah subsidi BBM dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2022 dinilai tepat daripada harus menaikkan harga.

Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mendukung kebijakan pemerintah untuk menambah subsidi BBM dalam APBN 2022 sebesar Rp 71,8 triliun.

Pemerintah mengambil sikap untuk menambah subsidi daripada menaikkan harga BBM sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Baca juga : BI: Stabilitas Sistem Keuangan RI Tetap Terjaga

Menurut Bhima, penambahan subsidi BBM sejatinya adalah imbas dari disparitas harga harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang terlampu jauh.

Harga pertamax dan pertalite selisihnya sangat jauh sehingga terjadi migrasi dari BBM kadar oktan (RON) 92 jenis pertamax ke BBM RON 90, yaitu pertalite.

“Dengan kondisi ini pemerintah harus all out menjaga subsidi energi. Dana masih tersedia asal pemerintah mau fokus ke stabilisasi harga energi sekaligus membantu meringankan cashflow Pertamina,” ujar Bhima, Selasa (24/05/2022).

Pemerintah dan Pertamina hingga saat ini kompak untuk tidak menaikkan harga solar subsidi yang hingga kini masih tetap Rp 5.150 per liter dan pertalite dipertahankan pada harga Rp7.650 per liter.

Baca juga : Zakat Fitrah Ajarkan Berbagi Dan Tumbuhkan Empati

Padahal harga keekonomian dua jenis BBM itu kini Rp 12.119 untuk solar dan Rp 12.665 per liter pertalite.

Sementara itu BBM nonsubsidi, yaitu Pertamax Series, harganya ditetapkan oleh badan usaha.

Pertamina selaku penjual Pertamax Series diberikan kewenangan menjual harga BBM nonsubsidi tersebut, menaikkan ataupun menurunkannya, sesuai dengan tren harga minyak global dan kurs dollar AS.

Sebagai badan usaha pelaksana subsidi dan penugasan, Pertamina juga dinilai telah berupaya menjalankan tugas dengan baik.

Baca juga : Jelang Lebaran, Distribusi Migor Curah Bersubsidi Penuhi Target

Hal itu dibuktikan dari pengadaan dan penyaluran BBM subsidi dan penugasan ke seluruh wilayah NKRI, termasuk di daerah 3 T (terdepan, terpencil, dan terluar), sesuai dengan kuota masing-masing wilayah.

Untuk meringankan arus kas, pemerintah dapat memprioritaskan alokasi pembayaran piutang ke Pertamina yang nilainya sekitar Rp 100 triliun.

“Pemanfaatan windfall pendapatan negara dari booming harga komoditas idealnya sebagian juga masuk ke subsidi energi,” ujar Bhima.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.