Dark/Light Mode

Muluskan Program KUR Buat UMKM

FG Bakal Guyur Modal Jamkrindo Dan Askrindo

Kamis, 30 Juni 2022 07:30 WIB
Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG) Robertus Billitea. (Foto: ANTARA).
Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG) Robertus Billitea. (Foto: ANTARA).

RM.id  Rakyat Merdeka - Langkah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) ingin mengguyur modal untuk dua anak usahanya, PT Jamkrindo dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), dinilai tepat. Sebab, dana itu penting untuk mensukseskan penugasan Pemerintah mengawal program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Direktur Utama IFG, Robertus Bilitea mengungkapkan, pihaknya berharap mendapatkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6 triliun, tahun depan. Menurutnya, pihaknya butuh PMN untuk memperkuat modal Jamkrindo dan Askrindo.

Sebab, kedua anak usahanya tersebut menjalankan penugasan Pemerintah untuk melakukan penjaminan KUR bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca juga : GWC Luncurkan Program Wakaf Produktif Pangan

Hal itu dibeberkannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (16/6).

Menyoal ini, pengamat asuransi Irvan Rahardjo berpendapat, jika nanti IFG kembali mengantongi PMN, seharusnya diprioritaskan untuk menyelesaikan pembayaran polis nasabah eks Jiwasraya.

Pasalnya, sambung Irvan, suntikan modal dari Pemerintah sebelumnya, tidak sebesar kewajiban liabilitasnya. Dalam hal ini anak usaha IFG, yakni IFG Life, jika hanya bergantung pada bail in sebelumnya yang sebesar Rp 20 triliun, lalu ditambah misalnya Rp 6 triliun, tetap belum cukup membayar liabilitas.

Baca juga : Buka Akses Pasar Bagi UMKM, Bukalapak Gandeng Grab Dan Emtek

“Karena tercatat kewajiban pembayaran polis tersebut mencapai Rp 54 triliun,” ucap Irvan kemarin kepada Rakyat Merdeka.

Ia meminta, saat ini yang terpenting, bagaimana hak eks nasabah terpenuhi. Sekaligus bagaimana IFG bersama holding anak usaha di bawahnya, melakukan penataan, penerapan Good Corporate Governance (GCG). Serta menata penyelesaian kontrak polis yang baru.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah punya pendapat berbeda. Dia setuju dengan rencana bos IFG. Sebab menurutnya, IFG punya kewajiban untuk turut andil dalam mensejahterakan UMKM, yang merupakan program nasional Pemerintah.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.