Dewan Pers

Dark/Light Mode

Muluskan Program KUR Buat UMKM

FG Bakal Guyur Modal Jamkrindo Dan Askrindo

Kamis, 30 Juni 2022 07:30 WIB
Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG) Robertus Billitea. (Foto: ANTARA).
Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG) Robertus Billitea. (Foto: ANTARA).

RM.id  Rakyat Merdeka - Langkah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) ingin mengguyur modal untuk dua anak usahanya, PT Jamkrindo dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), dinilai tepat. Sebab, dana itu penting untuk mensukseskan penugasan Pemerintah mengawal program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Direktur Utama IFG, Robertus Bilitea mengungkapkan, pihaknya berharap mendapatkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6 triliun, tahun depan. Menurutnya, pihaknya butuh PMN untuk memperkuat modal Jamkrindo dan Askrindo.

Sebab, kedua anak usahanya tersebut menjalankan penugasan Pemerintah untuk melakukan penjaminan KUR bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal itu dibeberkannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (16/6).

Menyoal ini, pengamat asuransi Irvan Rahardjo berpendapat, jika nanti IFG kembali mengantongi PMN, seharusnya diprioritaskan untuk menyelesaikan pembayaran polis nasabah eks Jiwasraya.

Pasalnya, sambung Irvan, suntikan modal dari Pemerintah sebelumnya, tidak sebesar kewajiban liabilitasnya. Dalam hal ini anak usaha IFG, yakni IFG Life, jika hanya bergantung pada bail in sebelumnya yang sebesar Rp 20 triliun, lalu ditambah misalnya Rp 6 triliun, tetap belum cukup membayar liabilitas.

“Karena tercatat kewajiban pembayaran polis tersebut mencapai Rp 54 triliun,” ucap Irvan kemarin kepada Rakyat Merdeka.

Berita Terkait : GWC Luncurkan Program Wakaf Produktif Pangan

Ia meminta, saat ini yang terpenting, bagaimana hak eks nasabah terpenuhi. Sekaligus bagaimana IFG bersama holding anak usaha di bawahnya, melakukan penataan, penerapan Good Corporate Governance (GCG). Serta menata penyelesaian kontrak polis yang baru.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah punya pendapat berbeda. Dia setuju dengan rencana bos IFG. Sebab menurutnya, IFG punya kewajiban untuk turut andil dalam mensejahterakan UMKM, yang merupakan program nasional Pemerintah.

 

“Sebagai bagian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara), IFG punya kewajiban mengamankan program-program Pemerintah. Salah satunya, bantuan kepada UMKM dalam bentuk subsidi asuransi kredit,” ujar Piter kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia menuturkan, penyaluran kredit ke UMKM memiliki risiko gagal bayar yang tinggi. Sehingga bank malas menyalurkan kredit, lantaran beban biaya yang besar dan tidak efisien. Buntutnya, yang bersedia menyalurkan kredit ke UMKM hanya bank-bank yang sudah memiliki pengalaman dan infrastruktur mumpuni.

Untuk mendorong bank mau menyalurkan kredit ke usaha wong cilik, sambung Piter, Pemerintah memberi bantuan dalam bentuk penjaminan. Tapi perusahaan penjaminan swasta, tidak mau ikut andil karena adanya risiko tinggi. “Ini merupakan penugasan. Kalau ada yang menjamin, bank mau salurkan kreditnya,” katanya.

Diketahui, tahun lalu IFG telah mendapatkan dana PMN dari APBN sebesar Rp 20 triliun. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan pembayaran polis eks nasabah Jiwasraya yang dialihkan ke IFG, melalui IFG Life.

Sebelumnya, Robertus menegaskan, Jamkrindo dan Askrindo sudah lama menjalankan penugasan penjaminan KUR untuk UMKM. Sehingga perlu menjaga struktur modalnya lewat PMN, masing-masing sebesar Rp 3 triliun.

Berita Terkait : Buka Akses Pasar Bagi UMKM, Bukalapak Gandeng Grab Dan Emtek

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi target kenaikan volume penyaluran KUR yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Sepanjang 2021, Pemerintah menargetkan penyaluran KUR ke UMKM sebesar Rp 220 triliun. Namun realisasinya mencapai Rp 285 triliun.

Kenaikan ini, kata dia, diproyeksikan kembali terjadi di tahun 2022. Di mana targetnya sebesar Rp 220 triliun, dan realisasinya bisa mencapai Rp 373 triliun.

Begitu juga di tahun 2023 sebesar Rp 285 triliun, dengan realisasi diramal akan mencapai Rp 452 triliun. Lalu tahun 2024 sebanyak Rp 325 triliun, dengan realisasi sebesar 539 triliun. Serta tahun 2025 mencapai Rp 627 triliun hingga tahun 2026, proyeksi kenaikan penyaluran KUR mencapai Rp 729 triliun.

 

”Karena ada kewajiban ini, jumlah penyaluran KUR terus naik hingga 2026. Jadi angka-angka ini yang kami coba digest,” katanya.

Untuk itu, Robertus meyakini hal tersebut harus diikuti dengan penguatan permodalan dalam bentuk PMN. Karena sangat berkorelasi dengan kemampuan Jamkrindo dan Askrindo dalam memberikan penjaminan, terhadap kredit yang disalurkan perbankan.

Sejauh ini, program KURyang dijalankan Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara)sudah menjangkau 50,2 juta UMKM, yang berhasil menyerap 78,9 juta tenaga kerja.

Berita Terkait : Muluskan Program Koperasi Dan UMKM, Menteri Teten Gaspol Gaet Stakeholder

Ia berharap, usulan PMN ini dapat disetujui karena memiliki tujuan dan manfaat. Tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi Pemerintah. Khususnya, bagi pelaku UMKM yang menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Terpenting, bank makin confidence dalam menyalurkan kreditnya ke UMKM. Karena bila terjadi gagal bayar, dua anak usaha kami akan memberikan penjaminan kreditnya,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Gde Sumarjaya Linggih mengaku, akan mendukung dan menyetujui pemberian PMN. Karena dananya untuk penjaminan di sektor kredit UMKM.

“Saya dukung, bahkan kalau bisa lebih dari yang diinginkan. Kami akan setujui PMN ini,” janjinya. â–