Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

IPA: Gas Bumi Jadi Jembatan Transisi Energi

Selasa, 23 Agustus 2022 20:11 WIB
Media Briefing IPA Convex. (Foto: Ist)
Media Briefing IPA Convex. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menuju perhelatan G20, isu mengenai transisi energi semakin kencang digaungkan. Komitmen pemerintah untuk turut serta dalam pengurangan emisi karbon menjadi salah satu agenda penting yang akan dibahas dalam perhelatan tersebut.

Menanggapi hal itu, sektor energi nasional pun kini harus menghadapi dua tantangan utama sekaligus, yaitu: peningkatan produksi guna memastikan ketahanan energi dan mengurangi beban impor, serta pencapaian target nett zero emission.

Upaya menjaga ketahanan energi pada masa transisi seperti saat ini, menjadi hal yang patut diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan, mengingat masih belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Oleh karena itu, gas bumi sebagai sumber energi berbasis fosil yang lebih bersih daripada batubara dan minyak bumi, diharapkan dapat menjadi andalan dalam mendukung transisi energi yang ada.

Hal di atas disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Marjolijn Wajong, di sela-sela acara Media Briefing IPA Convex, bertajuk “Gas Bumi sebagai Jembatan Menuju Transisi Energi”, di Jakarta, Selasa (23/8).

Baca juga : BNPT Gandeng Pemkab Malang Kembangkan KTN Turen

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi gas bumi yang sangat besar sehingga diyakini dapat mendukung proses transisi energi dengan tetap memenuhi kebutuhan energi nasional. Namun, menurut dia, ada banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi terlebih dahulu agar potensi gas bumi yang ada tersebut dapat diproduksi dan dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut Marjolijn, para pengambil kebijakan sebaiknya tetap berusaha memastikan agar kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan keyakinan investor untuk terus berinvestasi dalam proyek-proyek gas yang ada, terutama dalam hal keekonomian. Selain itu, keberlanjutan proyek gas bumi juga perlu diperhatikan agar ketersediaan gas bumi yang menjadi sumber energi tidak terputus.

Selain Marjolijn, hadir juga sebagai pembicara pada acara tersebut Wakil Ketua Forum Pengguna Gas Bumi Indonesia (FPGBI), Achmad Widjaja. Dia mengatakan, gas bumi adalah bahan baku yang sangat penting untuk menggerakan industri. Karena itu, kata dia, gas bumi harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. 

Terkait harga, Achmad menilai kebijakan harga gas bumi tertentu belum memberikan dampak yang signifikan bagi industri. Menurutnya, peran gas bumi tak tergantikan karena selain sebagai bahan baku atau komoditi, gas bumi juga merupakan sumber energi yang paling efisien.

Baca juga : Bupati Halsel Usman Sidik Tinjau Jembatan Desa Gane Luar

“Itu sebabnya, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus tidak hanya kepada industri hilir, melainkan juga kepada industri hulu yang menjadi produsen gas bumi,” harapnya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, yang hadir pada kesempatan tersebut juga mengatakan, pemanfaatan gas bumi sebagai jembatan menuju transisi energi nasional bersifat sangat strategis.  Hal ini merujuk pada beberapa tahun terakhir dimana penemuan cadangan migas nasional didominasi oleh gas bumi.

Selain soal potensi tersebut, menurut dia, kebijakan yang diambil pemerintah untuk industri hulu harus dilihat secara lebih luas. “Perlu diingat bahwa sektor hulu migas  memiliki multiplier effect yang besar, sehingga nilai tambah yang ditimbulkan pun cukup besar dan signifikan bagi perekonomian nasional,” ungkapnya.

Sayangnya, menurut Komaidi, kebijakan di sektor ketenagalistrikan saat ini justru mengalami pergeseran dari pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi. “Dalam roadmap transisi energi di sektor ketenagalistrikan yang terbaru, pemerintah cenderung lebih mengutamakan pemanfaatan EBT daripada gas bumi,” jelas dia.

Baca juga : Jokowi: Indonesia Bisa Jadi Kekuatan Besar, Asal Hilirisasi Jalan Terus

Dia mendorong pemerintah bersama pelaku industri hulu dan pelaku industri hilir untuk duduk bersama guna menentukan kebijakan yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi nasional.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, bauran energi utama yang ditetapkan sebagai berikut: pertama, energi baru terbarukan setidaknya sebesar 23 persen di tahun 2025 dan setidaknya sebesar 31 persen di tahun 2050. 

Kedua, minyak harus lebih kecil dari 25 persen di tahun 2025 dan lebih kecil dari 20 persen di tahun 2050. Ketiga, batubara paling sedikit 30 persen di tahun 2025 dan paling sedikit 25 persen di tahun 2050. 

Keempat, gas setidaknya paling sedikit 22 persen di tahun 2025 dan paling sedikit 24 persen di tahun 2050. Dari target tersebut di atas, gas bumi menjadi sumber energi yang justru  ditingkatkan target ketersediaannya dalam mendukung transisi energi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.