Dark/Light Mode

Arsjad: Harga BBM Naik, Inflasi Kudu Dikendalikan

Masyarakat Miskin Dan Rentan Butuh Bantuan

Selasa, 13 September 2022 06:20 WIB
Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid. (Foto: Istimewa)
Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid. (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
Kadin menghitung, industri berskala besar dan sedang tidak akan terlalu terdampak karena menggunakan BBM nonsubsidi.

Namun, untuk skala UMKM, akan langsung menyesuaikan. “Jadi, perlu insentif seperti subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), insentif pajak hingga permodalan,” usulnya.

Pasca pengumuman kenaikan harga BBM, kelompok buruh dan serikat pekerja langsung bereaksi dengan menggelar unjuk rasa.

Menanggapi hal ini, Arsjad menilai peraturan mengenai kenaikan gaji sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

Baca juga : Kapolri Minta Polwan Raih Lagi Kepercayaan Masyarakat Lewat Pendekatan Humanis

Arsjad merasa, penentuan upah minimum untuk tahun 2023 akan lebih sulit. Selain karena besaran kenaikan terbilang kecil, juga harus memperhitungkan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Menurutnya, produktivitas perusahaan terancam mengalami penurunan, sedangkan tingkat upah mendesak dinaikkan.

Oleh sebab itu, bantuan sosial dan insentif pada UMKM diharapkan dapat memperkecil efek pada penurunan daya beli masyarakat.

“Pemerintah juga harus menaikkan upah minimum, sejalan dengan inflasi yang melonjak,” ujar Arsjad.

Baca juga : Hari Pelanggan Nasional, Garudafood Kenalkan Varian Baru Langsung Ke Pelanggan

Arsjad juga menegaskan, untuk jangka panjang, ketergantungan pada BBM subsidi harus dilepas secara perlahan. Apalagi dunia sudah mulai bergerak menuju energi baru dan terbarukan yang lebih baik.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang bisa dijadikan sumber energi baru terbarukan. Seperti geothermal, angin, surya, hidro dan beberapa sumber mineral seperti nikel, sudah seharusnya berada di garda terdepan untuk proses transisi energi terbarukan.

“Jangan sampai APBN kita terus tergerus untuk subsidi energi fosil yang sudah ditinggalkan negara-negara maju,” kata Arsjad, mengingatkan.

APBN untuk sektor energi harus digunakan dengan membangun ekosistem ekonomi hijau. Seperti industri kendaraan listrik serta ekonomi digital dengan membangun infrastruktur digital.

Baca juga : Harga BBM Naik, Artha Graha Peduli Bagikan BLT Dan Sembako

Tentunya, transisi ini harus didukung dengan kebijakan fiskal lainnya. Seperti insentif dan pengurangan pajak pada pelaku usaha di bidang energi terbarukan, agar transisi energi bisa dipercepat. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.