Dark/Light Mode

AAKI Usul Kebijakan Publik Indonesia Diperbaiki

Jumat, 10 Februari 2023 15:30 WIB
Wakil Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Dr Marcelino Pandin. (Foto: Ist)
Wakil Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Dr Marcelino Pandin. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Dr Marcelino Pandin mengatakan, kebijakan publik Indonesia perlu dilakukan omni renovasi atau perbaikan dan peningkatan kualitas dalam satu kesatuan. 

Hal tersebut dikatakan Marcelino pada acara Policy Talk Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jumat (10/2).

Baca juga : HNW Apresiasi Peran NU Untuk Indonesia Dan Dunia

Marcelino mengatakan, ada 3 konteks penting dalam rumusan dan implementasi kebijakan Indonesia sekarang dan ke depan. Konteks penting tersebut adalah konvergensi teknologi, kontrak sosial dan politik yang baru seperti ekonomi hijau atau biru, hidup yang seimbang dan keberlanjutan serta sistem ekonomi yang ditandai oleh inflasi tinggi dan pertumbuhan rendah.

Marcelino menjelaskan, banyaknya paradox dalam sistem governansi Indonesia, lemahnya antisipasi kegagalan kebijakan serta kebijakan yang tidak didasari data memberi jalan banyaknya diskresi yang bias serta kelembagaan yang tidak dibangun secara serius.

Baca juga : Mitsubishi Indonesia Ganti Presiden Direktur

“Termasuk komunikasi publik yang bukan berdasarkan hak masyarakat mendapatkan Informasi yang akurat dan relevan melainkan untuk kepentingan reputasi dan branding instansi pengolah data,” ujar Komisaris Telkom Indonesia ini.

Marcelino menyimpulkan, jika rumusan dan implementasi kebijakan yang bias ini terus dilakukan maka Indonesia akan menuju ke polycrisis (krisis berganda) dan bukan poly recovery (pemilihan berganda) yang kita semua sangat berharap. 

Baca juga : KJRI Targetkan Produk Indonesia Penuhi 30 Persen Kebutuhan Jemaah Haji

Untuk itu, kata dia, diperlukan omni renovasi kebijakan publik Indonesia tidak hanyak regulasi tetapi juga pembangunan kapasistas lembaga dan SDM serta kombinasi pembiayaan melibatkan tidak hanya APBN tetapi juga dana swasta dan kontribusi masyakat. 

“Semua ini harus didasari rasa peduli terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan bukan kepentingan elitis yang dirasa semakin jauh dari kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.