Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
HPP Gabah Ditetapkan, Irma Sayangkan Kementan Tidak Dilibatkan
Selasa, 28 Februari 2023 15:14 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras terbaru sudah ditetapkan dan mulai berlaku mulai 27 Februari 2023 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Penetapan harga tersebut disayangkan pemerhati pangan yang juga politik Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago. Sebab, proses penentuan HPP itu tanpa melibatkan pihak Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurut Irma, penetapan tersebut secara tidak langsung memiliki dampak buruk terhadap kondisi petani dan produksi yang secara kewenangan ada di Kementan. "Selama ini tidak pernah pemerintah tetapkan harga tertinggi. Tapi HET (Harga Eceran Tertinggi). Jelas ini dampak buruk terhadap petani kita. Karena itu, saya menyayangkan kenapa tidak melibatkan Kememntan dalam mengambil suatu keputusan," ujar Irma, Selasa (28/2).
Menurutnya, kenaikan harga gabah yang terjadi saat ini bisa dibilang wajar. Sebab, pada saat produksi, petani mengeluarkan biaya tambahan akibat kenaikan BBM yang berdampak pada naiknya harga pupuk. Namun demikian, pemerintah melalui Kementan tetap menjamin ketersediaannya berlimpah.
"Selama ini, Kementan jamin ketersediannya. Apalagi sekarang masuk panen raya. Sekarang harga gabah lagi bagus di atas Rp 5.000. Apalagi BBM naik dan pupuk naik, jadi wajar kalau gabah naik," katanya.
Bagi Irma, penetapan harga tersebut membuat para petani mengalami kerugian. Apabila harga HPP tetap menjadi acuan. Padahal, seharusnya, yang diatur Bappenas adalah harga beras konsumen, bukan harga gabah.
"Saat ini, petani menjerit. Apalagi di tengah panen raya, malah ada impor beras. k
Baca juga : Capaian Penyerapan Anggaran Kemenpora Penuhi Target
Kondisi ini menyebabkan gabah petani tidak terserap dan mau tidak mau mereka harus menjual dengan harga terendah. Akibatnya mereka rugi," katanya.
Sebelumnya, Kememntan memastikan, ketersediaan beras jelang Puasa dan Lebaran dalam posisi aman. Kepastian tersebut mengacu pada laporan petani, data BPS, data standing crop citra satelit, serta pantauan langsung di sejumlah sentra padi seluruh Indonesia.
Berdasarkan data yang ada, panen raya Februari 2023 sudah mencapai 1 juta hektare dan Maret 2023 mencapai 1,9 juta hektare. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan masyarakat dalam kondisi aman.
Baca juga : Perindo: Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Tidak Boleh Diskriminatif
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henri Saragih juga menyayangkan kebijakan penetapan harga batas atas pembelian gabah dan beras. Menurut dia, kebijakan tersebut hanya merunyamkan petani karena harga yang ada saat ini tidak sesuai dengan biaya produksi.
Sebagai informasi, harga pembelian batas atas Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani ditetapkan Rp 4.550 per kilogram, GKP tingkat penggilingan Rp 4.650 per kilogram, Gabah Kering Giling (GKG) tingkat penggilingan Rp 5.700 per kilogram, dan beras medium di gudang Perum Bulog Rp 9.000 per kilogram.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
