HPP Gabah-Beras Kudu Wajar & Semua Untung

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah tengah menyusun ulang Harga Pokok Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Hal ini dilakukan setelah Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencabut kebijakan batas atas atau Harga Eceren Tertinggi (HET) gabah dan beras yang telah disepakati pada akhir Februari 2023.

Presiden Jokowi menegaskan, saat ini Pemerintah tengah menghitung ulang HPP gabah dan beras, menyusul turunnya harga Gabah Kering Panen (GKP), seiring dengan panen raya di sejumlah wilayah di Tanah Air. 

“Di banyak provinsi kan baru panen raya. Tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP-nya jatuh di harga Rp 4.200, memang terlalu rendah. Pemerintah sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Bapanas, harga GKP-nya harus berapa,” kata Jokowi saat meninjau panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah, yang disiarkan langsung di YouTube Sekretariat Presiden, kemarin. 

Baca juga : Pemerintah Segera Umumkan HPP Gabah Terbaru

Jokowi mengatakan, dalam menetapkan harga tersebut Pemerintah memperhatikan biaya setiap komponen produksi, mulai dari sewa lahan, pupuk, dan lainnya. 

“Kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen berproduksi beras. Ini sudah kelihatan, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, dan lain-lainnya, sudah ketemu,” ujarnya. 

Dengan perhitungan tersebut, Jokowi berharap harga di tingkat petani, pedagang, hingga konsumen dapat berada pada posisi wajar. “Kami harapkan semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu,” harap Jokowi. 

Baca juga : Hari Ini, KPK Periksa Eks Pejabat Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, rumusan untuk HPP sudah selesai dibicarakan. Namun, untuk penetapannya saat ini masih dikaji oleh stakeholders perberasan, asosiasi dan kementerian serta lembaga terkait. Namun, Arief enggan membocorkan rumusan HPP gabah dan beras terbaru mana yang dipilih. 

Sebelumnya, beberapa asosiasi dan perwakilan petani menyampaikan usulan besaran HPP GKP berdasarkan hasil perhitungan Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT). Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2¬ TI) mengusulkan HPP GKP Rp 5.700 per kg, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan Rp 5.550 per kg, Serikat Petani Indonesia (SPI) mengusulkan Rp 5.600 per kg. 

Kemudian, Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengusulkan Rp 5.400 per kg, Aliansi Petani Indonesia (API) mengusulkan Rp 5.800 per kg, dan Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa (Gerbangmassa) mengusulkan Rp 5.375 per kg. 

Baca juga : Dialog Di Plumpang, Kapolri Pastikan Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pengungsi

Sementara, Kementerian Pertanian turut mengusulkan HPP berada di kisaran Rp 4.800-5.100 per kg dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengusulkan harga GKP berkisar Rp 4.850-5.000 per kg. ■ 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.