Dark/Light Mode

Pejabat & ASN Dilarang Bukber

Restoran & Hotel Kehilangan Potensi Raup Kenaikan Cuan

Minggu, 26 Maret 2023 06:45 WIB
Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan keterangan pers terkait surat edaran larangan buka puasa bersama bagi pejabat pemerintahan, di Jakarta, Kamis (23/3/2023). (Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan keterangan pers terkait surat edaran larangan buka puasa bersama bagi pejabat pemerintahan, di Jakarta, Kamis (23/3/2023). (Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden).

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Pemerintah melarang pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar kegiatan buka puasa bersama (bukber) akan berdampak terhadap pendapatan restoran dan hotel. Sektor ini kehilangan potensi meraup kenaikan cuan alias keutungan yang biasa hanya mereka kantongi di bulan Ramadan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, dampak kebijakan Pemerintah melarang pejabat dan ASN bukber, tidak besar terhadap perekonomian. Tapi, dampaknya cukup terasa untuk sektor terkait.

“Paling terasa bagi UMKM (Usa­ha Mikro Kecil dan Menengah) yang menjajakan makanan. Biasanya, jika ada kegiatan buka ber­sama, mereka kan banyak menerima pesanan. Begitu pun restoran, yang biasa dijadikan tempat acara bukber. Kini, mereka hanya terima tamu regular saja,” kata Trubus kepada Rakyat Merdeka.

Baca juga : Jokowi Resmikan Gedung PYCH sebagai Wadah Kembangkan Potensi Anak Muda Papua

Dia menilai, kebijakan larangan bukber pejabat dan ASN un­tuk meredam pemberitaan pamer harta kekayaan oleh pejabat. Namun efeknya mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdul­lah juga menilai, kebijakan itu tidak berdampak besar ke proses pemulihan ekonomi.

“Kalau si ASN atau si pejabat buka puasa bersama keluarganya tanpa membawa unsur kedinasan sebenarnya tidak ada masalah,” kata Piter kepada Rakyat Merdeka.

Baca juga : Jelang Puasa, Lorin Sentul Hotel Gelar Dapur Ramadhan

Piter mengatakan, dampak kebijakan tersebut hanya berkurangnya belanja instansi Pemerintah dalam membeli hidangan berbuka puasa.

Secara umum, menurut Piter, permintaan makanan dan minu­man untuk berbuka puasa, akan tetap tinggi. Karena, permintaan tertinggi berasal masyarakat umum, bukan Pemerintah.

“Permintaan akan tetap tinggi, karena tahun ini sudah tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat. Semua mall dan restoran diizinkan buka 100 persen, pengunjung pasti akan sangat banyak,” tegas Piter.

Baca juga : Presiden Ukraina: Tragedi Ini Sangat Mengerikan

Perputaran ekonomi Ramadan dan lebaran tahun ini pun dipasti­kan akan lebih tinggi dibanding­kan periode 2020-2022. Karena, kini sudah tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat.

“Momen Ramadan dan lebaran tahun ini jadi salah satu momen mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap positif. Karena itu, kondisi ini harus dijaga Pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang baik untuk pertumbuhan ekonomi,” tegas Piter.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.