Apersi Berharap Kuota Kredit Pemilikan Rumah FLPP Ditambah

RM.id  Rakyat Merdeka - Kuota subsidi rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini hampir habis, padahal permintaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih tinggi.

Sampai 31 Juli 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi penyaluran KPR FLPP sekitar 49 ribu unit atau 70 persen dari target 68.858 unit. Adapun anggaran yang sudah terserap sebesar Rp 4,76 triliun dari total yang disediakan Rp 7,1 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, kondisi ini harus segera ditangani. Pasalnya habisnya kuota ini akan berdampak kepada pengembang perumahan seperti Apersi dan industri turunannya termasuk perbankan hingga konstruksi.

Baca juga : Pertamina EP Resmikan Rumah Batik di Kawasan Danau Sipin Jambi

"Banyak anggota Apersi dan asosiasi lainnya yang akan tumbang karena rumah yang mereka bangun tidak terserap, modal habis, tidak ada pemasukan karena bank tidak biayai KPR karena kuota FLPP habis. Ini perlu perlindungan dari pemeritah, dengan penambahan kuota" kata Junaidi.

Di Apersi sendiri, jumlah unit yang sudah terbangun, tetapi tidak terserap oleh FLPP ada sekitar 98.000. Sementara, untuk keseluruhan jumlah rumah bersubsidi yang terbangun Apersi lebih dari 100.000 unit, ini belum termasuk dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali menambahkan, berbicara soal rumah subsidi, jika ada 100.000 unit tidak dapat FLPP, artinya ada 100.000 orang gagal terpenuhi kebutuhannya akan rumah. Pembeli bisa meminta uang mukanya kembali dan akan menimbulkan masalah bagi pengembang.

Baca juga : Sesmen BUMN Apresiasi Kecepatan Pemulihan Listrik Di Kalbar

"Kita mengharapkan agar Kementerian PUPR juga segera memproses penambahan kuota FLPP dan  tidak memberi aturan-aturan yang memberatkan pengembang," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait keputusan penambahan kuota KPR FLPP.

"Saya sudah minta tambah anggaran, tetapi masih dikaji Menteri Keuangan," ujar Basuki.

Baca juga : Ini Alternatif KLHK Kendalikan Pencemaran Air Danau Toba

Untuk tahun ini, ia mengaku sedikit kesulitan untuk melakukan penambahan anggaran. Pasalnya, dalam mengambil kebijakan itu, pemerintah harus terlebih dulu mengajukan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P).

"Untuk tahun anggaran 2020 mungkin bisa ditambah kuota, tetapi yang 2019 sekarang masih dikaji dulu. Harus melalui APBN-P, "tutupya. [SRI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.