Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia Maritime, Transportation & Logistic Watch (IMLOW) mendorong Presiden Jokowi untuk menegur pihak-pihak yang bikin lambat implementasi Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL).
Salah satunya truk obesitas yang dibiarkan beroperasi hingga mengakibatkan kondisi infrastruktur jalan rusak.
Sekjen IMLOW Achmad Ridwan Tentowi mengatakan, jika infrastruktur jalan banyak yang rusak akan mempengaruhi cost logistik dan daya saing seperti yang disampaikan Presiden Jokowi.
"Untuk itu yang mesti di beresin penyebabnya terlebih dahulu, dan dalam hal ini praktik ODOL," kata Ridwan di Jakarta, Selasa (9/5).
Peraih gelar doktor di bidang kepelabuhanan itu menegaskan, zero ODOL harus benar-benar diterapkan penegakan hukumnya, mulai dari industri karoseri dan pemilik angkutannya.
Baca juga : OSO: Nggak Bicara Yang Serius
Kemudian, asosiasi dan industri yang mendukung penundaan Zero ODOL. Lalu, pihak yang menunda Zero ODOL juga harus ikut bertanggung jawab memperbaiki kerusakan jalan akibat ODOL.
"Mereka juga mesti ikut menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam setiap kecelakaan akibat ODOL tersebut," tegasnya.
Selain Zero ODOL, Ridwan juga mengusulkan sudah saatnya Pemerintah mulai mengantisipasi korupsi yang terjadi di sektor swasta terutama antara swasta dan swasta. Untuk itu, kata Ridwan, diperlukan UU anti suap di sektor swasta.
Ridwan menduga salah satu penyebab anjloknya kompetensi sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha disektor logistik karena korupsi antar swasta.
Seperti diketahui, peringkat Logistik Performace Index (LPI) Indonesia pada 2023 berada diangka 3.0 atau menempati posisi ke 63 di dunia berdasarkan data laporan World Bank baru-baru ini.
Baca juga : Soal Impor KRL Bekas, Menperin: Nggak Boleh Terulang Lagi
Berdasarkan data itu, Score LPI Indonesia masih berada di bawah Chile, Vietnam maupun Brazil. Bahkan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura yang menempati urutan score tertinggi LPI versi World Bank yakni 4.3 dan Hongkong dengan score 4.0.
Laporan itu juga merinci mengenai Custom Score, infrastruktur, International Shipments, Logistic Competent & Quality, serta Tracking and Tracing.
Padahal di sisi lain, selama hampir 10 tahun terakhir Indonesia sangat masif membangun dan mempersiapkan infrastruktur termasuk untuk kelancaran arus barang dan logistik termasuk jalan tol, pelabuhan, dan bandara.
Bukan cuma infrastruktur, berbagai perangkat digitalisasi berbasis informasi dan tehnologi (IT) juga telah siapkan dan di implementasikan demi mendukung kelancaran arus barang dan logistik dengan harapan bisa mendongkrak performance indeks logistik Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, infrastruktur jalan di sejumlah provinsi yang rusak menggangu mobilitas orang maupun barang. Hal ini dapat berpengaruh ke biaya logistik. Jokowi mengingatkan, bila jalan rusak dibiarkan, ujung-ujungnya daya saing ekonomi di suatu kawasan bisa jadi melempem. Bahkan, tak bisa bersaing dengan daerah lain apalagi dengan dunia internasional.
Baca juga : ALFI Dorong NLE Diterapkan Di Bandara
"Begitu jalan rusak, akan mengganggu yang namanya komoditas, mobilitas orang, mobilitas barang. Biaya logistik juga akan naik, sehingga barang tak bisa bersaing dengan provinsi lain, daerah lain atau bahkan negara lain," ungkap Jokowi.
Jokowi menilai, selama ini banyak sekali jalan-jalan provinsi yang rusak parah karena anggaran di Pemerintah daerah tidak diarahkan untuk perawatan infrastruktur. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
