Infrastruktur Di Ibukota Baru, Menhub Tak Masalah China Garap Transportasi Listrik

RM.id  Rakyat Merdeka - Kemenhub menyambut baik kabar masuknya investasi China dalam proyek pembangunan transportasi di ibukota baru.

Negeri Tirai Bambu tersebut, nantinya dapat ikut berinvestasi melalui skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

“Sejatinya, saya belum dengar info investasi dari China. Tapi saya welcome kalau mereka ingin ikut dengan project KPBU. Karena, konsep transportasi yang kita kembangkan adalah kendaraan berbasis tenaga listrik,” katanya di Jakarta kemarin. 

BKS-sapaan akrab Budi Karya Sumadi, akan mengupayakan transportasi massal di ibukota baru itu dibangun berbasis elektrik. 

Baca juga : Pasca Rusuh, Menhub Pastikan Transportasi Udara Di Papua Sudah Lancar

“Sebagai ilustrasi kita akan membuat kereta dari Balikpapan menuju Kota Baru, menuju Samarinda. Kalau ini KPBU dan siapa pun itu termasuk China, welcome,” ujarnya. 

Mantan Dirut Angkasa Pura ll ini mempersilakan pihak lain berinvestasi di sektor transportasi, tak harus China. 

Menhub menilai, pengembangan ibukota baru memang lebih baik dilakukan melalui kombinasi pembiayaan dari dalam dan luar negeri. 
Dirinya mempersilakan China, termasuk juga negaranegara lain, berinvestasi karena pemerintah ingin meminimalisasi penggunaan APBN dalam pengembangan ibukota baru. Karena, pengembangan ibukota baru di Kalimantan Timur, memakan biaya cukup besar. 

Anggarannya mencapai Rp 466 triliun untuk pengembangan infrastruktur. Anggaran yang berasal dari APBN hanya sebesar Rp 89,472 triliun atau 19,2 persen. 

Baca juga : Ibukota Baru, Kemenhub Siapkan Transportasi Massal Terintegrasi

Swasta diberikan porsi sebesar Rp 122,092 triliun atau 26,2 persen. Sementara, skema KPBU porsinya sebesar Rp 254,436 triliun atau 54,6 persen. 

“Kami upayakan sedapat mungkin APBN-nya sedikit,” ucapnya. 

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso berharap akan lebih banyak lagi pembiayaan sektor transportasi dengan skema KPBU. 

Menurutnya, hingga saat ini sudah ada 17 proyek infrastruktur transportasi yang menggunakan skema KPBU. Brahmantio menilai, skema KPBU memungkinkan siapapun baik pihak swasta maupun asing karena prosesnya lelang. 

Baca juga : MTI: Ibu Kota Baru Perlu Dibangun Transportasi Terintegrasi

“Bandara, terminal kan memang sudah ada investasi asing yang masuk. Untuk investasi di ibukota masih dalam tahap perencanaan. Belum ketahuan siapa-siapa yang berminat,” katanya. 

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menilai, tidak ada masalah dengan adanya investor asing yang berminta menggarap sektor transportasi di ibukota baru. Tapi, jangan China saja. Sebaiknya, investor asing bisa beragam. 

“Investasi asing tidak boleh menguasai penuh usaha di Indonesia. Persentasenya kan tidak boleh lebih dari 49 persen. Sementara 51 persennya pengusaha nasional, agar usaha dalam negeri tidak dimonopoli,” jelasnya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.