Pemimpin Nasional Harus Prioritaskan UMKM Sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kontribusi yang diberikan pelaku UMKM sangat signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, kontribusi pelaku UMKM terhadap PDB sebesar Rp 8.500 triliun atau berkisar 61,97 persen. Hal ini menunjukkan posisi pelaku UMKM sebagai kelompok strategis dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dalam perjalanannya, sejumlah masalah yang muncul menghadang pertumbuhan bisnis para pelaku UMKM di tanah air. Proses perizinan yang rumit, akses permodalan hingga optimalisasi platform digital sebagai ruang pemasaran mutakhir membuat langkah pelaku UMKM terkesan lambat dalam memacu pertumbuhan bisnis yang mereka lakoni.

Belum lagi soal persaingan pasar yang cenderung melirik produk-produk impor, dan soal ketidakstabilan harga bahan pokok yang mengganggu jalannya proses produksi, khususnya bagi pelaku UMKM di sektor bisnis makanan dan minuman, yang jumlahnya dominan diantara lingkup pelaku UMKM di tanah air.

Latar belakang dari masalah yang dihadapi dan peran strategis pelaku UMKM dalam pembentukan PDB nasional ini menyimpulkan bahwa political will dari pemerintah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan bisnis pelaku UMKM di tanah air. Hal ini disampaikan dalam kesempatan acara diskusi "Urun Pikir UMKM 2019 - 2024" yang mengangkat tema "UMKM Sebagai Arah Gerak Ekonomi Bangsa".

Kegiatan yang digelar oleh Forum Muda Kebangsaan itu menghadirkan narasumber dari lintas organ relawan Pilpres 2024. Para narasumber memaparkan pandangan dan pengalaman mereka seputar persoalan pelaku UMKM. Maria U. Hilmy dari Rumah Sandiaga Uno menceritakan pengalamannya dalam membangun usaha dibawah naungan Rumah Satu Indonesia.

"Di bawah naungan Rumah Satu Indonesia, kami membuka warung Juragan Lele Lalap yang saat ini sudah memiliki 12 unit usaha, yang semuanya adalah pelaku UMKM," tutur Maria.

Baca juga : Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila, KEK Jadi Energi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Selain itu,Rumah Sandiaga Uno juga mendirikan UMKM untuk kaum difabel dan menfasilitasi kaum difabel untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Dedi Sophiandi dari Sahabat Harry Tanoe memaparkan pandangannya soal permasalahan keterbatasan lapangan pekerjaan.

"Ada sekitar 8 juta calon pengangguran saat ini. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah calon tenaga kerja usia produktif harus disikapi secara serius. Membuka usaha tentunya jadi salah satu solusi bagi masalah ini," sambung Dedi.

Dedi menekankan pentingnya program pelatihan usaha selain dari program akses permodalan UMKM. Menurutnya, pelaku UMKM yang terlatih dalam menjalankan usaha tentunya akan memanfaatkan modal secara efektif dan tepat, sehingga bisnisnya tumbuh dan berkembang, yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja.

Denny Lihiang dari Gema Perjuangan Maharani (GPMN) mengulas soal upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI dalam mendorong pertumbuhan bisnis pelaku UMKM di tanah air.

"Pemerintah dan DPR RI telah mengeluarkan regulasi yang produktif bagi pertumbuhan bisnis UMKM. Terakhir, peraturan soal pengurusan sertifikasi halal yang mudah dan gratis. Lalu soal pelaku UMKM dengan omzet maksimal Rp 500 juta dibebaskan pajak PPh Final," jelas Denny Lihiang.

Lebih rinci Denny menceritakan soal pelatihan digital bagi pelaku UMKM yang digelar oleh pemerintah dan DPR RI.

Baca juga : Dewan Nasional KEK Komit Jalankan Nilai Pancasila

"Ketua DPR RI Puan Maharani dalam setiap kunjungan kerjanya selalu menyempatkan diri berdialog dengan para pelaku UMKM. Hasil dialog direalisasikan lewat program pelatihan digital bagi pelaku UMKM, bantuan gerobak bagi pelaku UMKM di Sukoharjo, dan operasi pasar untuk jaga stabilitas harga bahan pokok," tandas Sekjen GPMN itu.

Risnawaldi Jaya sebagai perwakilan dari pelaku UMKM (Kamiado.com)  menceritakan pengalamannya yang berbisnis di dunia otomotif.

"Dalam menjalani usaha, modal dan ilmu berbisnis harus selaras. Keduanya penting dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin sengit. Apalagi ditambah banyak produk asing di pasar dalam negeri membuat pelaku UMKM nasional seperti saya ini harus berpikir dan menjalankan upaya agar bisnis kita berkembang, atau setidaknya bertahan dalam persaingan," tutur Aldi, sapaan akrab Risnawaldi Jaya.

Aldi menekankan pada pentingnya akses permodalan yang mudah bagi pelaku UMKM tentunya sangat membantu bagi pertumbuhan bisnis pelaku UMKM nasional.

"Saat ini kita berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki modal besar dan beberapa adalah pelaku usaha asing. Bagi kami pelaku UMKM kecil tentunya sulit menghadapi kekuatan modal besar. Bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak berkompeten tentunya sangat berarti bagi kelangsungan bisnis kami," tambahnya.

Sementara itu mewakili kelompok asosiasi UMKM, Edward Misero sebagai Ketua Asosiasi Pelaku UMKM Indonesia (AKUMINDO), memaparkan persoalan yang dihadapi oleh pelaku UMKM nasional. 

Baca juga : Tak Hanya Kurangi Emisi, Kendaraan Listrik Dorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM

"Pemerintah seharusnya konsisten dengan komitmen soal pemakaian produk UMKM lokal sebesar 40 persen. Pada kenyataannya, pembelanjaan pemerintah untuk produk UMKM lokal tidak lebih dari 10 persen. Ini yang membuat prihatun," tutur pria yang akrab disapa Pak Edi ini.

Edi menilai tiga hal penting bagi suksesnya bisnis pelaku UMKM. Pertama soal mindset, yang memerlukan pikiran positif sehingga semua kendala bisa diatasi. Kedua soal produk, yang berkaitan dengan kualitas sehingga menciptakan daya saing. Ketiga soal pemanfaatan teknologi, yang berkaitan dengan penggunaan platform digital dalam kegiatan pemasaran produk.

Acara diskusi yang digelar di Warung Wardi di kawasan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berjalan secara interaktif dan mendapat respon dari audiens lewat pertanyaan yang dilontarkan dan mengacu pada pengalaman pribadi mereka sebagai pelaku UMKM.

Lukman Hakim sebagai moderator yang juga mewakili Forum Muda Kebangsaan memberikan konklusi yang didapat dari hasil acara diskusi yang digelar pada Kamis malam itu (1/6). Menurutnya, pemerintah dan stakeholders terkait seperti kelompok usaha, asosiasi bisnis perlu bersinergi dalam mendorong pertumbuhan bisnis pelaku UMKM nasional. Terlebih penting lagi, pemimpin nasional yang terpilih pada Pilpres 2024 nanti harus sadar pentingnya peran pelaku UMKM nasional dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Untuk itu, siapapun yang menduduki posisi sebagai Presiden terpilih nanti, keberpihakannya terhadap pelaku UMKM nasional harus jelas dan memiliki komitmen dalam mendorong pertumbuhan bisnis kelompok usaha kecil-menengah yang jumlahnya mencapai 64 juta ini. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.