Pemerintah Kuasai Saham TubanPetro, Inaplas: Impor Petrokimia Bisa Ditekan

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mendukung rencana pemerintah menambah saham di TubanPetro dari 70 persen menjadi 95,9 persen. Pembelian saham itu akan membangkitkan industri petrokimia yang merupakan tulang punggung kemajuan ekonomi sebuah negara.

“Penambahan saham semakin cepat selesai maka lebih baik,” ujar didiskusi Optimalisasi Peran Industri Petrokimia Nasional, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (12/9).

Pengembangan industri petrokimia sangat mendesak. Industri kimia Indonesia sendiri pernah menjadi yang terbesar di ASEAN di periode 1985-1998 dari sisi kapasitas produksi. Namun, kondisi tersebut, saat ini terbalik dimana Indonesia menjadi negara tujuan impor dari negara ASEAN dikarenakan tidak ada lagi investasi baru di sektor petrokimia. 

Baca juga : Bangkitkan Industri Petrokimia, Pemerintah Siap Kuasai Saham TubanPetro

“Untuk itu, negara harus hadir dalam penguatan struktur industri petrokimia agar bisa kembali menjadi yang terbesar di ASEAN,” tegas Fajar. 

Melalui penambahan kepemilikan saham pemerintah di TubanPetro, maka kilang TPPI bisa dioperasikan dengan optimal sehingga bisa memberikan keuntungan yang lebih baik. Saat ini, industri manufaktur dalam negeri membutuhkan lebih dari dua juta ton bahan baku kimia aromatik. Selama ini Indonesia masih mengimpor bahan baku kimia aromatik karena tidak tersedia di dalam negeri. 

“Kalau kilang TPPI produksi aromatik, bisa subtitusi impor senilai 2 miliar dolar AS per tahun. Jadi, optimalisasi TubanPetro ini sangat ditunggu karena pada akhirnya akan menyehatkan kondisi devisa negara,” jelasnya.

Baca juga : Perusahaan Jerman Mau Kembangkan Industri Pelumas Berbasis CPO Di Indonesia

Direktur Utama PT Tuban Petrochemical Industries, Sukriyanto menambahkan, sebagai kompensasi dari pelunasan utang sebesar Rp 3,3 triliun, pemerintah akan menguasai 95,9 persen saham di TubanPetro. Sehingga, pemerintah menjadi super majority. Rencana kepemilikan saham tersebut, sudah disetujui oleh kementerian terkait. 

"Jadi saat ini semua menteri dan ketua lembaga terkait sudah paraf, bukti kebijakan konversi ini didukung lintas kementerian,” ujar Sukriyanto.  

Pasca konversi tuntas, masih tersisa utang Rp 800 miliar yang akan diangsur selama kurun waktu 10 tahun. Angsuran itu akan dilakukan sembari TubanPetro mengembangkan grup untuk mendukung industri petrokimia nasional. Sehingga, jika beroperasi maksimal, dalam jangka panjang, akan membantu neraca perdagangan. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.