Dark/Light Mode

Ganggu Hilirisasi Di Indonesia

Bahlil: Pajak Global 15 % Akal-akalan Negara Maju

Senin, 21 Agustus 2023 06:45 WIB
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia selaku ASEAN Investment Area (AIA) Council Chair dalam AIA Council Meeting ke-26 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (19/8/2023), yang merupakan bagian dari ASEAN Economic Ministers’ (AEM) Meeting. (ANTARA/HO Kementerian Investasi/BKPM)
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia selaku ASEAN Investment Area (AIA) Council Chair dalam AIA Council Meeting ke-26 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (19/8/2023), yang merupakan bagian dari ASEAN Economic Ministers’ (AEM) Meeting. (ANTARA/HO Kementerian Investasi/BKPM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia menginginkan prinsip keadilan dalam pemberlakuan Global Minimum Tax (GMT). Penerapan GMT hanya akan menguntungkan negara maju yang daya saing investasinya lebih kuat.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahada­lia meminta GMTdikaji ulang.

“Jangan sampai ini diimple­mentasikan, kemudian mengun­tungkan satu kelompok negara tertentu. Ini kita nggak mau,” kata Bahlil yang juga Ketua ASEAN Investment Area (AIA) Council saat ASEAN Economic Ministers’ (AEM) Meeting di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

Baca juga : Muslimah Ganjar Gelar Lomba Fashion Show Di Jakarta Timur

Bahlil menjelaskan, penerapan GMT saat ini belum apple to apple antara negara maju dan berkem­bang. Negara maju harus membu­ka ruang bagi negara berkembang untuk menarik investasi untuk mencapai kemajuan.

Menurutnya, untuk menarik investasi, negara berkembang saat ini masih membutuhkan pemanis. Pasalnya, kebijakan perpajakan negara maju tidak bisa dipukul rata dengan negara berkembang. Hal ini juga sudah dikaji di Indonesia.

Selain itu, bila GMTditer­apkan terlalu dini, maka akan mengganggu program hilirisasi yang sedang digalakkan Pemer­intahan Jokowi. Investor negara maju akan kembali berinvestasi ke negara asal mereka.

Baca juga : Generasi Z Indonesia Dalam Konteks Geopolitik Global

Dengan adanya GMT15 persen, mau tidak mau negara berkembang yang lagi mendor­ong hilirisasi akan mengalami hambatan besar. Sebab, pemilik modal yang punya teknologi dan menanamkan modal akan berin­vestasi di negara sendiri.

Selain itu, kebijakan GMT akan memaksa negara-negara berkem­bang untuk mengirim bahan baku ke negara negara maju.

“GMT ini tidak lebih dari akal-akalan negara-negara maju. Kita sudah paham. Jangan lagi anggap kita tak paham,” ucap Bahlil.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.