Di Mana Saja Terdapat Produk Made In China...

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku menyaksikan langsung kedigdayaan Negeri Tirai Bambu dalam sektor perdagangan. Hampir di semua negara terdapat produk made in China. Walau begitu, mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut menyerukan agar tidak gentar menghadapinya. Sebab Indonesia memiliki potensi untuk bisa bersaing.

JK mengatakan, kerja sama perdagangan antar negara tidak bisa dihindari bila sebuah negara ingin maju. Karena tidak ada negara bisa hidup sendirian.  Untuk memenangkan persaingan, menurut JK, produk yang dijual harus berkualitas, murah, dan cepat. Saat ini baru China yang bisa memenuhi kriteria tersebut. Hal itu disaksikannya langsung di banyak negara. Di mana-mana terdapat produk China. 

“Saya baru-baru ini ke Selandia Baru, saya masuk toko, beli topi di sana made in China. Beli sepatu juga made in China. Tidak ada barang yang kita pegang tanpa made in China,” ungkap JK saat membuka diskusi Outlook Perekonomian Indonesia 2019 dengan tema Meningkatkan Daya Saing untuk Mendorong Ekspor di Jakarta, kemarin. 

Baca juga : Presiden Pastikan Penanganan Pasca Bencana Tsunami Berjalan Baik

JK mengatakan, berkompetisi dengan China merupakan tantangan berat. Tetapi bersaing dengan negara itu bukan sesuatu yang mustahil sepanjang kita bisa menciptakan produk lebih baik, berkualitas, murah dan cepat. Apalagi, Indonesia memiliki potensi pasar besar karena berada di kawasan Asia Tenggara. 

JK meminta, berbagai kelemahan harus terus diperbaiki agar bisa kuat di perdagangan. Salah satunya menyelesaikan masalah-masalah dasar.  “Terus terang kita malu juga. Kita masih bicara hal dasar, berapa produksi beras, kapan swasembada ayam, berapa kenaikan harga telur, itu suatu hal yang negara lain sudah tak bahas lagi. Negara mana yang masih bicara soal itu? Kita masih ada kelemahan yang harus kita perbaiki,” imbuhnya. 

Acara diskusi ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan peserta dari kalangan pengusaha dalam negeri seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). 

Baca juga : Yang Masalah Itu Distribusi, Bukan Sisi Produksi Jagung

Genjot Infrastruktur 
Menko Darmin mengungkapkan, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan daya saing. Untuk jangka pendek, pemerintah akan mengoptimalkan implementasi perbaikan iklim usaha melalui Online Single Submission (OSS), fasilitas insentif perpajakan, dan program vokasi. “Ke depan, pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan prosedur untuk mengurangi biaya ekspor dan pemilihan komoditas ekspor unggulan,” kata Darmin. 

Kemudian untuk jangka menengah panjang, lanjut Darmin, pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Sampai 2018, terdapat 46 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah selesai dengan total investasi sebesar Rp 159 triliun. 

Menurut Darmin, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk menekan biaya logistik. Infrastruktur menjadi pintu masuk untuk mendorong masuknya investasi ke dalam negeri dan menjadi basis peningkatan kapasitas industri.  “Kita tahu mengangkut barang dari Tanjung Priok ke Sulawesi apalagi Papua, lebih mahal daripada ke Eropa. Kalau nggak membangun, investor bakal menganggap itu percuma,” ungkapnya. 

Baca juga : Apa Itu BI Religi?

Selain itu, pemerintah akan mengembangkan sumber daya manusia. Salah satu jalan pintasnya melalui pendidikan vokasi (keahlian). Dengan pendidikan vokasi, diharapkan lulusan SMK memiliki modal di industri kerja, sehingga nantinya kualitas masyarakat dan daya saing masyarakat Indonesia bisa meningkat. 

“Sebanyak 58 persen orang yang bekerja di Indonesia pendidikannya paling tinggi itu SMP, oh itu tidak memadai, apalagi untuk daya saing. Untuk itu, kita harus ambil agak jalan pintas dengan kembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi,” jelasnya. 

Darmin mengajak pelaku usaha untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah. Karena, sinergi merupakan kunci agar agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.  [KPJ]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.