Dark/Light Mode

Turunkan Harga, Impor Beras Nggak Nendang

Rabu, 6 Maret 2024 08:36 WIB
Pedagang menjual beras di Sebuah Agen Beras di Kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. (Foto: Khairizal Anwar/RM)
Pedagang menjual beras di Sebuah Agen Beras di Kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. (Foto: Khairizal Anwar/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Usaha Pemerintah menjinakkan harga beras dalam sebulan terakhir belum membuahkan hasil menggembirakan. Kebijakan menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton juga tak nendang. Harga beras di pasaran saat ini masih terbilang tinggi.

Sudah dua bulan lebih harga beras di pasaran melambung tinggi. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok utama tersebut. Mulai dari mengguyur pasar dengan beras Bulog, sampai menggelar operasi pasar di sejumlah daerah. Teranyar pemerintah menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton untuk mengamankan stok beras di gudang Bulog.

Sayangnya, berbagai usaha itu belum bikin harga beras turun. Bahkan merujuk Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras yang sempat turun tipis dalam tiga hari terakhir, kembali bergerak naik.

Mengutip data Bapanas per hari Selasa (5/4/2024), harga beras premium di tingkat pedagang naik 2,73 persen menjadi Rp16.920 per kilogram (kg) Sementara harga beras medium masih anteng di level Rp 14.330 per kg. Harga tersebut tentu masih terbilang tinggi jika dibanding harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. Menurut HET, harga beras medium di kisaran Rp 10.900 per kg, dan beras premium Rp 13.900 per kg.

Sejumlah anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR menyoroti kondisi ini. Termasuk soal impor beras yang dilakukan Pemerintah sejak 2022 ternyata tak berhasil menurunkan harga beras.

Sorotan pertama disampaikan oleh Ketua DPR, Puan Maharani dalam pidato yang dibacakan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Puan meminta Pemerintah membenahi kebijakan pangan agar kelangkaan bahan pangan tidak terulang.

Baca juga : Kalau PDIP Menciut, Yang Lain Mengkeret

"Dalam perspektif jangka menengah, panjang, Pemerintah harus membenahi masalah struktural dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat agar kelangkaan bahan pokok tidak terulang tahun ke tahun mendatang," kata Dasco membacakan pidato Puan.

Di tengah situasi tingginya harga bahan pokok menjelang Ramadan, DPR meminta, Pemerintah segera melakukan sejumlah langkah-langkah untuk mengantisipasi harga terjangkau untuk masyarakat.

Sejumlah anggota DPR juga menyampaikan interupsi soal kenaikan harga beras yang terjadi sejak akhir tahun lalu. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Slamet mengatakan, saat ini rakyat yang mengantre beras sudah terjadi di mana-mana. Di sisi lain, impor beras belum mampu menurunkan harga.

Impor beras sudah dilakukan 2023, 2 juta ton, 2024 direncanakan 3 juta ton. Namun, hasilnya nihil. "Harga beras di rakyat tidak turun," kata Slamet.

Menurut dia, tingginya harga beras tidak berdampak positif pada petani. Karena itu, dia meminta, Pemerintah agar bisa menyeimbangkan harga beras di petani dan masyarakat.

"Pemerintah harus serius melakukan bagaimana beras bisa turun. El Nino tidak lagi menjadi alasan," jelasnya.

Baca juga : Prabowo Mau Bangun Koalisi Besar, Betulkah?

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima menyampaikan, kekhawatiran soal harga beras yang tak akan turun dalam waktu dekat. Kata dia, petani baru panen pada bulan April. Kata dia, butuh waktu sekitar satu bulan agar hasil panen itu masuk pasar. Jadi, kemungkinan hasil panen baru bisa masuk pasar di Mei. "Sementara kita ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri," ucapnya.

Ia pun meminta, DPR membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah beras. Aria khawatir, permasalahan beras bisa merambat ke situasi krisis sosial dan politik.

"Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tetapi apakah ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium. Pimpinan saya kira harus bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi jadi krisis sosial bahkan sangat jadi krisis politik," ungkapnya.

Lalu apa kata pengamat? Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira khawatir, lonjakan harga beras ini berdampak pada pelemahan daya beli, terutama kelas menengah yang jumlahnya 115 juta orang. Kelompok menengah rentan jatuh miskin karena tidak tercover oleh bansos dari pemerintah.

Masyarakat yang masuk dalam kelompok tersebut ialah pekerja berpenghasilan upah minimum regional (UMR). Kondisi kenaikan pangan otomatis membuat pengeluaran mereka bertambah. Sementara mereka tidak memiliki tabungan yang cukup dalam menghadapi naiknya harga pangan.

"Efeknya adalah kelompok masyarakat tersebut akan gampang jatuh di bawah garis kemiskinan, karena beras kontributor paling besar dalam inflasi. Jadi sedikit saja harga beras naik. Maka akan menambah jumlah orang miskin baru,” kata Bhima, dalam pesan singkat, Selasa.

Baca juga : Soal Harga Beras, Jokowi: Jangan Terus Ditanyakan Ke Saya...

Ia meminta, pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini. Karena kenaikan harga pangan akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Imbas lainnya, kalau sampai inflasi naik, daya beli turun maka akan ganggu pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, Pemerintah telah menggelontorkan 360 ribu ton beras untuk bansos. Namun, hal itu tak membuat harga beras turun.

Hal tersebut disampaikan Bayu dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Meski tak berpengaruh terhadap penurunan harga beras,  Bayu menilai, dapat membantu masyarakat mengakses beras. Menurutnya, bansos membuat 22 juta keluarga tak perlu repot mencari beras ke pasar. Bayu juga menilai 22 juta keluarga itu merupakan yang paling sensitif terhadap harga beras.

Bayu menegaskan, pihaknya terus berupaya mengendalikan harga beras. Salah satunya, dengan melanjutkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kata dia, pihaknya telah mengucurkan beras SPHP kepada pengecer sebanyak 50,2 persen juga kepada distributor 45,4 persen.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.