Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, Pemerintah Kudu Sekuat Tenaga Jaga Inflasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Rektor Universitas Paramadina yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Prof. Didik J Rachbini menyampaikan pandangannya, soal serangan balasan Iran terhadap Israel, yang tak hanya mengejutkan dunia, tetapi juga meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.

Didik meyakini, serangan tersebut pasti berdampak luas terhadap perekonomian nasional dan global, yang mutlak harus diantisipasi dengan kebijakan.

Ekslasi lanjutan masih belum dapat dipastikan, tetapi faktor yang mendamaikan hampir tidak ada sama sekali. Sehingga, muskil akan segera berhenti.

"Antisipasi mitigasi kebijakan perlu dirumuskan dan dijalankan dengan kondisi lingkungan yang tegang," kata Didik dalam keterangannya, Rabu (17/4/2024).

Didik khawatir, kondisi ini mempengaruhi pemerintahan baru, dalam menjalankan kebijakan ekonominya, sekaligus menambah beban baru bagi masyarakat.

Baca juga : Airlangga Kaji Dampak Ekonomi Pascaserangan Iran Ke Israel, Ini Kata Para Dubes

Terkait hal tersebut, Didik meminta Presiden Terpilih untuk memfokuskan perhatian terhadap daya tahan dan daya beli masyarakat. Menahan, agar tidak terjadi pengangguran yang besar.

Karena itu, kebijakan menjaga inflasi dan harga kebutuhan pokok merupakan kebijakan utama, untuk melindungi golongan bawah yang rentan.

Menurutnya, ada tiga kebijakan yang harus diutamakan untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan.

"Untuk menjaga daya beli tidak turun, pemerintah harus sekuat tenaga dan mengerahkan segala kemampuan mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi," papar Didik.

Kerja tersebut, lanjutnya, merupakan duet pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Dalam kebijakan ini, BI berperan penting mengendalikan sisi moneternya.

Baca juga : Wapresdir Toyota Bob Azam Beberin Dampak Perang Iran-Israel Ke Industri Otomotif

Didik menilai, sejauh ini, BI cukup baik dalam melaksanakan pengendalian inflasi dan lebih keras lagi menjalankannya, pada saat dunia dalam ketegangan yang memuncak.

Pada sisi sektor riil, pemerintah pusat dan daerah sudah wajib memantau harga-harga kebutuhan pokok rakyat dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam," ujar Didik mewanti-wanti.

Selanjutnya, Didik mengingatkan pemerintah untuk menjaga kebijakan fiskal, sebagai satu-satunya instrumen kebijakan yang bisa langsung dipakai oleh pemerintah.

Kebijakan fiskal perlu dijaga, agar pengeluaran produktif mampu membantu masyarakat bawah dan rentan.

Kebijakan fiskal yang baik dijalankan dengan prudent, berhati-hati dan mampu mengendalikan defisit, jangan jor-joran. Proyek besar harus dikendalikan, populisme jangan serampangan.

Kebijakan juga harus dilakukan untuk mempertahankan produktivitas dan dunia usaha di dalam negeri.

Baca juga : Perang Iran-Israel, PKS Minta Pemerintah Waspadai Kenaikan Harga Minyak

"Harus diingat bahwa sektor dalam negeri adalah bagian terbesar, yakni 75 persen. Meskipun eksternal guncang, tetapi menjaga ekonomi dan udaha dalam negeri terutama menengah kecil sangat penting di masa genting," tegas Didik.

Ekonom pendiri Indef ini menyarankan kebijakan perdagangan luar negeri, untuk diarahkan ke kawasan yang sedikit terpengaruh perang. Sebab, jalur ke Eropa dan Timur Tengah pasti terganggu.

Tetapi, mitra dagang di kutub ekonomi lainnya akan hidup terus, seperti mitra Jepang, Cina, ASEAN, India dan sebagainya.

"Sekarang saja, dampak psikologisnya sudah terasa. Pemerintah perlu ahli komunikasi publik yang mengerti masyarakat. Calon pemerintah baru, mulai sekarang, baiknya segera melakukan kebijakan komunikasi publik terkait antisipasi kebijakan dampak perang Iran-Israel," pungkas Didik.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.